Rupiah Keok, BI Bakal Batasi Pembelian Dolar hingga Intervensi Pasar

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa rupiah saat ini berada dalam kondisi undervalued atau di bawah nilai wajar. Hal itu diungkapkannya usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 5 Mei 2026.

Perry menyebutkan melemahnya nilai tukar rupiah tersebut karena tekanan jangka pendek yang dipicu oleh dua hal, yakni faktor global dan musiman. Untuk faktor musiman, kata dia, seperti kebutuhan devisa untuk repatriasi dividen, pembayaran utang, dan kebutuhan jemaah haji turut meningkatkan permintaan dolar.

“Faktor globalnya apa yang menyebabkan tekanan nilai tukar dalam jangka pendek ini? Adalah satu, harga minyak yang tinggi. Dua, suku bunga Amerika yang juga meningkat tinggi. Yield US Treasury 10 tahun sekarang adalah 4,47 persen. Demikian juga dolar yang menguat,” ungkap Perry dalam keterangannya.

Merespons kondisi tersebut, ia menyebutkan BI telah menyiapkan tujuh langkah strategis untuk penguatan nilai tukar rupiah ke depan. Adapun langkah pertama adalah dengan memperkuat intervensi di pasar valuta asing. “Cadangan devisa kami lebih, jadi cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu,” jelasnya.

Untuk langkah kedua dan ketiga, lanjut Perry, menguatkan arus modal dan koordinasi fiskal-moneter. Menurutnya, BI mendorong peningkatan inflow melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menutup outflow dari Surat Berharga Negara (SBN) dan saham, serta membeli SBN di pasar sekunder.

“Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year to date adalah Rp123,1 triliun. Kami akan melakukan koordinasi termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa melakukan masalah buyback dan segala macam. Koordinasi sangat erat antara fiskal dan moneter,” ungkap mantan Deputi Gubernur BI tersebut.

Selanjutnya, langkah keempat dan kelima mencakup penjagaan likuiditas perbankan yang tetap longgar, serta pembatasan pembelian dolar di pasar domestik. “Yang dulunya 100 ribu dolar per orang per bulan, kita turunkan 50 ribu dolar per orang per bulan. Itu yang kami langsung koordinasi dengan KSSK untuk penguatan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk langkah keenam dan ketujuh adalah penguatan intervensi di pasar offshore serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas perbankan dan korporasi. Selain itu, pengawasan diperketat melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.

“Yang terutama kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolarnya tinggi, kami kirim pengawas ke sana koordinasi dengan Bu Friderica Widyasari Ketua OJK untuk memastikan bagaimana stabilitas sistem keuangan terjaga,” ungkap alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.

Terlepas dari itu, Perry mengaku optimis terhadap prospek nilai tukar rupiah. Meski saat ini berada dalam kondisi undervalued, ia meyakini rupiah berpotensi menguat seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61 persen berdasarkan laporan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Tadi disampaikan oleh Pak Menko, berkaitan fundamental kita itu kuat. Pertumbuhan sangat tinggi, 5,61 persen, inflasi rendah, kredit juga tumbuh tinggi, cadangan devisa juga kuat. Nah, ini adalah fundamental yang menunjukkan mestinya rupiah itu akan stabil dan cenderung menguat,” tuturnya.