Airlangga Klaim Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,61 Persen: Kita di Atas Cina hingga Amerika

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 5,61 persen pada kuartal pertama tahun 2026. Ia mengklaim pertumbuhan tersebut merupakan salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20 (Group of Twenty).

“Kita di atas Cina, Singapura, Korea Selatan, Arab, bahkan Amerika. Pertumbuhan ini di atas ekspektasi dari berbagai lembaga yang biasanya mereka rata-rata di angka 5,2,” ungkap Airlangga usai rapat terbatas bersama menteri Kabinet Merah Putih dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 5 Mei 2026.

Airlangga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut ditopang oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah yang sama-sama menunjukkan peningkatan signifikan, serta kinerja ekspor dan impor yang tetap positif. Berbagai sektor lapangan usaha juga tercatat mengalami pertumbuhan yang baik.

“Dari segi ekspor dan impor juga positif. Dari segi lapangan usaha, sektor industri, sektor perdagangan, sektor administrasi pemerintahan, jasa lainnya, dan juga transportasi pergudangan, pertanian dan konstruksi juga berjalan dengan baik,” ujar mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

Dari sisi indikator makroekonomi, ia mengungkapkan bahwa pemerintah mencatat sejumlah capaian yang menunjukkan stabilitas ekonomi yang terjaga. Di antaranya, klaim Airlangga, seperti inflasi berhasil ditekan, kepercayaan konsumen tetap tinggi, serta neraca perdagangan terus mencatatkan surplus.

“Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan di 2,42 persen, turun dari 3,48 persen di periode yang lalu, di bulan Maret. Kemudian, credit growth (pertumbuhan kredit) di 9,49 persen, dana pihak ketiga berarti trust (kepercayaan) dari masyarakat tinggi 13,55 persen,” paparnya.

Terkait dinamika aliran modal keluar (capital outflow) di pasar keuangan, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah bersama otoritas terkait telah mengkaji faktor penyebab serta menyiapkan langkah mitigasi. Menurutnya, hal ini untuk memastikan pertumbuhan tetap inklusif serta berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah turut menyepakati penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) guna menjaga stabilitas keuangan ke depan, termasuk dalam pengelolaan nilai tukar rupiah. Selain itu, pemerintah juga melaporkan perkembangan regulasi terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang akan segera diberlakukan.

“Revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026. Jadi perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke Himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50 persen, dan juga terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu 3 bulan,” ujarnya.