Kemenag: Produk Makanan hingga Kosmetik Wajib Bersertifikat Halal Paling Lambat 17 Oktober 2026

Kementerian Agama (Kemenag) RI menegaskan bahwa seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026. Direktur Jaminan Produk Halal Kemenag RI, M. Fuad Nasar, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat.

“Seluruh produk yang beredar pada kategori makanan dan minuman, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, hingga barang gunaan wajib bersertifikat halal sesuai ketentuan perundang-undangan,” ungkap Fuad dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 22 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa regulasi halal tidak sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut nilai keagamaan sekaligus perlindungan konsumen. “Masalah halal merupakan wilayah eksternal agama yang memerlukan pengaturan melalui kebijakan publik. Jika tidak diatur, dapat menimbulkan ketidaktertiban sosial,” ujarnya.

Fuad pun menekankan bahwa sertifikasi halal bagi produk-produk tersebut berbeda dengan perizinan usaha biasa, karena memerlukan legitimasi melalui fatwa keagamaan. “Sertifikasi halal tidak sama dengan perizinan, karena penentuan halal atau tidaknya suatu produk memerlukan legitimasi fatwa keagamaan,” tegasnya.

Ia memaparkan bahwa implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) telah dilakukan secara bertahap sejak 2019. Tahap pertama telah menyasar pelaku usaha menengah dan besar hingga 2024, sementara bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) serta sektor lainnya diberikan tenggat waktu hingga 17 Oktober 2026.

Dalam konteks ini, lanjut Fuad, Kemenag berperan sebagai perumus kebijakan yang menjaga nilai, norma, dan prosedur halal sesuai perundang-undangan, sekaligus mengawal substansi nilai halal itu sendiri. “Halal bukan semata label administratif, tetapi menyangkut keyakinan dan ketenangan psikologis umat,” ungkapnya.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa Kemenag terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Langkah tersebut dibarengi dengan penguatan edukasi serta literasi halal melalui jaringan penyuluh agama, lembaga pendidikan, hingga kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan Islam.

Fuad menerangkan bahwa Kemenag melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertindak sebagai operator utama di lapangan, mulai dari layanan sertifikasi, audit, pengawasan, hingga fasilitasi program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) khusus bagi UMK.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 memerlukan kolaborasi erat lintas sektor, termasuk peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penetapan fatwa. “Wajib Halal Oktober 2026 bukan sekadar kepatuhan pada aturan, tetapi menyangkut arah masa depan ekonomi Indonesia menjadi pusat industri halal dunia,” pungkasnya.