Kredit Plastik: Solusi Semu Krisis Sampah yang Berpotensi Greenwashing

Proyek plastic credit atau kredit plastik yang diharapkan menjadi solusi inovatif untuk krisis sampah plastik di Indonesia ternyata gagal mengatasi akar masalahnya. Hal ini berdasarkan hasil investigasi mendalam koalisi organisasi masyarakat sipil, yakni WALHI Jawa Timur, ECOTON, dan PPLH Bali, yang dirilis pada Rabu, 22 April 2026.

Plastic credit merupakan skema kompensasi sampah plastik di mana perusahaan memberikan pendanaan kepada proyek pengumpulan, pengelolaan, atau daur ulang sampah plastik. Skema ini digunakan oleh perusahaan untuk “mengimbangi” jumlah plastik yang mereka hasilkan melalui pendanaan tersebut.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Ariono, mengatakan bahwa skema kredit plastik tersebut merupakan solusi semu dalam penyelesaian persoalan pengelolaan sampah plastik. Sebab, kata dia, skema ini tidak menyentuh akar permasalahan utama dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia.

“Skema kredit plastik merupakan solusi semu. Produsen masih memiliki keleluasaan untuk terus memproduksi tanpa pengawasan ketat dari pemerintah yang pada akhirnya mendorong pengabaian tanggung jawab atas dampak produk yang dihasilkan,” ungkap Pradipta dalam keterangannya.

Dalam investigasi tersebut, ia mengungkapkan bahwa koalisi menelusuri tiga proyek besar yang terdaftar dalam Standar Pengurangan Sampah Plastik Verra, yakni Project STOP di Banyuwangi, proyek Danone-AQUA/Reciki di TPST Samtaku Jimbaran, Bali, serta proyek SEArcular-Greencore di Gresik dan Surabaya.

Pradipta menyebutkan bahwa ketiga proyek tersebut menjual kredit plastik kepada korporasi global sebagai bentuk kompensasi atas produksi plastik mereka, sekaligus membangun narasi bahwa polusi plastik dapat “dinetralkan” melalui mekanisme pasar. Namun, temuan di lapangan menunjukkan realitas yang berbeda.

Ia mencontohkan seperti Project STOP di Banyuwangi. Proyek yang awalnya dipromosikan sebagai model ekonomi sirkular justru mengalami penurunan drastis setelah pendanaan dari eksternal berakhir. Koalisi mendapati fasilitas pengelolaan sampah yang sebelumnya dibangun tidak lagi beroperasi optimal.

“Infrastruktur rusak dan tidak terawat, serta kapasitas layanan menurun signifikan. Proyek yang menargetkan perluasan layanan hingga ratusan ribu penduduk ini tidak memiliki skema pembiayaan berkelanjutan dan tidak terintegrasi dalam anggaran pemerintah daerah,” ungkapnya.

Oleh karena itulah, Pradipta menilai skema tersebut mencerminkan keberhasilan yang bersifat semu, karena indikator kesuksesannya lebih bersifat administratif daripada ekologis. Menurutnya, perusahaan dapat mengklaim keberhasilan tanpa benar-benar mengurangi produksi plastik. “Padahal, sumber utama permasalahan, yakni tingginya produksi plastik, tidak tersentuh dalam skema ini,” ujarnya.

Dampak Nyata di Lapangan

Situasi serupa juga ditemukan di Bali. Fasilitas TPST Samtaku di Jimbaran yang menjadi bagian dari proyek Reciki justru memicu protes warga akibat bau menyengat, pencemaran lingkungan, serta dugaan gangguan kesehatan. Fasilitas tersebut bahkan ditutup setelah mendapat penolakan dari masyarakat.

Sementara itu, untuk di Gresik dan Surabaya, praktik pengelolaan sampah plastik yang tidak memiliki nilai ekonomi cenderung berujung pada pembakaran terbuka atau diolah menjadi bahan bakar seperti RDF (Refuse-Derived Fuel). Aktivitas ini berpotensi menghasilkan emisi berbahaya seperti dioksin dan furan.

Direktur PPLH Bali, Catur Yuda Hariyani, menilai bahwa kasus TPST Samtaku harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah bahwa pengelolaan sampah yang tidak matang berrisiko gagal serta mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, peristiwa ini perlu jadi pembelajaran agar tidak terulang di daerah lain.

“Praktik pembakaran dan RDF yang berpotensi menghasilkan emisi berbahaya harus segera dievaluasi dan dihentikan, dengan beralih pada sistem pengelolaan yang lebih aman dan berkelanjutan,” tegasnya.

Masalah Berulang dan Potensi Greenwashing

Secara umum, investigasi ini menemukan bahwa proyek kredit plastik di Indonesia memiliki pola yang sama, yaitu bergantung pada pendanaan eksternal dan tidak dirancang untuk berkelanjutan. Selain itu, proyek ini hanya fokus pada pengelolaan sampah di hilir tanpa menyentuh akar masalah meningkatnya produksi plastik. Akibatnya, plastik bernilai rendah seperti saset dan multilayer tetap tidak tertangani secara memadai. Pada akhirnya, dibakar atau dibuang ke lingkungan.

Koalisi juga menyoroti terbatasnya transparansi dalam skema ini. Data terkait aliran dana, pembagian keuntungan dari penjualan kredit plastik, hingga dampak lingkungannya tidak tersedia secara terbuka. Di sisi lain, para pekerjanya berada dalam kondisi kerja yang rentan, dengan upah rendah dan minim perlindungan.

“Data terkait aliran dana, volume plastik yang diklaim dikelola, hingga dampak lingkungan seharusnya dibuka secara penuh kepada publik agar dapat diawasi secara independen. Tanpa transparansi, klaim keberhasilan proyek tidak dapat diverifikasi,” tegas Daru Setyorini, Direktur Eksekutif ECOTON.

Ia menyampaikan bahwa skema kredit plastik juga berisiko menjadi praktik greenwashing, karena memungkinkan perusahaan mengklaim telah bertanggung jawab terhadap sampah plastiknya. Melalui mekanisme ini, kata dia, perusahaan cukup membayar proyek pengelolaan sampah untuk “mengimbangi” jejak plastik mereka. Sementara dampak nyatanya sulit diverifikasi.

Keterbatasan data publik terkait jumlah sampah plastik yang benar-benar dikumpulkan, diolah, dan dicegah mencemari lingkungan membuat klaim tersebut tidak dapat diuji secara transparan dan independen. Selain itu, tidak semua jenis sampah plastik benar-benar dapat didaur ulang.

Ia menyebutkan bahwa plastik bernilai rendah seperti multilayer dan saset yang justru paling banyak ditemukan sering kali tidak tertangani dan berakhir dibakar, ditimbun, atau diolah menjadi bahan bakar seperti RDF yang berisiko menghasilkan emisi berbahaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa klaim “pengelolaan” dalam skema kredit plastik sering kali tidak mencerminkan realitas, sehingga berpotensi menyesatkan publik dan memperkuat ilusi bahwa krisis plastik telah ditangani.

“Kasus di Proyek SEArcular di Gresik juga terbukti, tidak semua plastik bisa dikelola dengan aman, apalagi plastik saset berujung pada pembakaran menggunakan teknologi termal yang melepaskan racun udara dan potensi dampak kesehatan akibat paparan senyawa hasil pembakaran sampah plastik,” ungkapnya.

Rekomendasi dan Solusi

Berdasarkan temuan investigasi tersebut, koalisi menegaskan perlunya perubahan pendekatan dalam penanganan sampah plastik di Indonesia. Skema kredit plastik yang selama ini dipromosikan sebagai solusi terbukti tidak menyentuh akar masalah dan berisiko memperparah ketimpangan serta dampak lingkungan.

Oleh karena itu, koalisi menegaskan perlunya langkah tegas yang berfokus pada pengurangan dari sumber, penguatan tanggung jawab produsen, transparansi data, serta perlindungan terhadap masyarakat dan pekerja di sektor persampahan:

1. Fokus penyelesaian sejak dari sumber, dengan membatasi produksi plastik
   Tinjau ulang proyek plastic credit dan beralih ke kebijakan solusi hulu, seperti membatasi plastik sekali pakai serta melarang jenis plastik bermasalah.
2. Prioritaskan EPR untuk menanggung seluruh biaya sampah yang telah diproduksi
   Menerapkan prinsip polluter pays (pencemar harus membayar) dengan mendorong skema Extended Producer Responsibility (EPR) yang bersifat wajib, sehingga produsen bertanggung jawab atas seluruh biaya pengelolaan sampah.
3. Pemerintah perlu mewajibkan produsen untuk transparan dalam seluruh proyek pengelolaan sampah
   Transparansi data, aliran dana, dan dampak harus terbuka dan dapat diawasi oleh publik.
4. Lindungi pekerja sampah dan evaluasi proyek plastic credit
   Pastikan pekerja mendapatkan upah layak, alat pelindung, dan jaminan keselamatan kerja. Hentikan praktik eksploitasi dalam skema plastic credit, serta evaluasi dan cabut izin proyek yang terbukti merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat.