Koalisi Masyarakat Sipil Luncurkan Peta Kawasan Terlarang Tambang Mineral

Sembilan organisasi masyarakat sipil meluncurkan kertas kebijakan dan peta kawasan terlarang pertambangan mineral di Indonesia pada Rabu, 2 September 2026. Peluncuran ini bertepatan dengan rangkaian acara Peoples’ Conservation Summit 2026 bertema “Dekolonisasi Konservasi” di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 1–3 September 2026.

Kesembilan organisasi masyarakat sipil tersebut meliputi Greenpeace Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), Working Group ICCAs Indonesia (WGII), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), Satya Bumi, Trend Asia, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Peta ini mendefinisikan tujuh elemen kunci bernilai kritis dari sisi lingkungan, ekologi, alam, dan sosial—termasuk hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal. Ketujuh elemen tersebut dinilai sangat pantas untuk ditetapkan sebagai “kawasan terlarang” bagi aktivitas pertambangan. Pembuatan peta ini mengadopsi Global Restricted Areas Map yang sebelumnya dikembangkan oleh Greenpeace International bersama Rainforest Foundation Norway (RFN), Fern, dan Mighty Earth.

Kertas kebijakan ini menguraikan sejumlah poin penting. Poin tersebut mencakup definisi “kawasan terlarang” berdasarkan prinsip perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, dokumen ini juga memuat metodologi transparan berbasis kriteria ilmiah, hukum, dan sosial untuk mengidentifikasi wilayah terlarang tambang. Terdapat pula peta indikatif guna membantu pelaku industri mengenali kawasan terlarang, serta serangkaian rekomendasi strategis bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan.

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, mengungkapkan temuan krusial dari pemetaan koalisi. Ia menyebutkan adanya tumpang tindih antara izin pertambangan yang diterbitkan pemerintah dengan kawasan ekosistem penting, termasuk area lindung dan wilayah Masyarakat Adat.

Sebagai contoh, proyek pertambangan mineral seperti nikel kerap diklaim sebagai upaya mendukung transisi energi fosil di sektor transportasi. Namun pada kenyataannya, eksploitasi tersebut justru merusak hutan, sungai, pesisir, dan laut, sekaligus melanggar hak-hak Masyarakat Adat.

“Di tengah ancaman krisis iklim dan tekanan dari sistem ekonomi berwatak kolonial dan ekstraktif, peta kawasan terlarang ini penting untuk memastikan kebijakan transisi energi sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris dan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” ungkap Arie dalam keterangan resminya.

Fakta serupa terkait tumpang tindih lahan juga ditemukan oleh Working Group ICCAs Indonesia (WGII). Koordinator Eksekutif WGII, Cindy Julianti, mencatat bahwa dari 29 juta hektare kawasan kelola Masyarakat Adat, 23 juta hektare di antaranya tumpang tindih dengan fungsi kawasan lain, dan sekitar 20 hingga 30 persen merupakan area pertambangan.

Berdasarkan data tersebut, Cindy menilai bahwa Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum menjamin perlindungan area konservasi kelolaan Masyarakat Adat. Ia menyoroti bahwa areal yang telah dijaga oleh Masyarakat Adat dan komunitas lokal sejauh ini masih sekadar dikategorikan sebagai kawasan cadangan.

“Artinya, tetap ada niat untuk mengeksploitasi kawasan yang bernilai bagi Masyarakat Adat dan keanekaragaman hayati, ketika kawasan yang sebelumnya sudah dialokasikan untuk pertambangan ini sudah kehabisan sumber dayanya. Jadi, kawasan konservasi pun belum benar-benar aman. Wilayah yang sekarang dilindungi oleh Masyarakat Adat justru makin terancam pula dengan berbagai agenda finansialisasi alam,” ujarnya.

Lebih jauh, kertas kebijakan ini menegaskan bahwa ekosistem pulau-pulau kecil harus masuk dalam daftar kawasan “terlarang” untuk pertambangan. Ironisnya, beberapa tahun terakhir, kawasan pulau kecil di Indonesia bagian timur justru gencar menghadapi ekspansi tambang yang berdampak serius terhadap ekosistem dan ruang hidup warga setempat.

Pengampanye Transisi Energi WALHI, Faizal Ratuela, membeberkan bahwa saat ini terdapat sedikitnya 43 pulau kecil di Indonesia yang terbebani oleh 248 izin tambang. Ekspansi ini tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga kerap memicu serentetan kriminalisasi terhadap warga yang berusaha mempertahankan ruang hidup mereka.

“Persoalannya bukan sekadar bagaimana pertambangan dikelola dengan lebih baik, tetapi siapa yang memiliki kuasa menentukan masa depan ruang hidup. Keadilan ekologis tidak lahir dari semakin banyak izin, tetapi ketika ruang hidup rakyat dihormati, alam dipulihkan, dan sumber-sumber kehidupan berada dalam kedaulatan rakyat–bukan dikendalikan oleh kepentingan pemodal yang berlindung di bawah kekuasaan negara,” katanya.

Kegelisahan ihwal tambang nikel di pulau kecil turut disuarakan oleh Charles Imbir, Ketua Dewan Adat Subsuku Usba di Raja Ampat, Papua. Masyarakat Adat di sana masih dihantui ancaman eksploitasi nikel, meskipun pemerintah telah mencabut empat dari lima izin tambang di wilayah tersebut pada tahun lalu.

“Masih ada operasi Gag Nikel dan kami berkomitmen untuk mendesak agar perusahaan-perusahaan ini keluar dari Raja Ampat,” ujar Charles. Masyarakat Adat Raja Ampat, menurut dia, selama ini telah menjalankan konservasi dengan melindungi tanah dan laut dengan pengetahuan yang dimiliki.

Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Imam Mas’ud, mendesak negara untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) demi memastikan perlindungan ekosistem vital. “Izin pertambangan yang mengancam ekosistem, wilayah adat, dan ruang hidup masyarakat harus dihentikan dan ditinjau kembali, serta tidak boleh ada perluasan pertambangan di pulau-pulau kecil,” ujarnya.

Dari sudut pandang regulasi, Deputi Sekretaris Jenderal AMAN, Erasmus Cahyadi, menyoroti pentingnya prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) yang menjadi elemen krusial dalam dokumen ini. Ia menegaskan bahwa penerapan FPIC berakar dari hak fundamental Masyarakat Adat untuk menentukan kehidupan dan masa depan mereka sendiri.

Bagi kelompok adat yang memilih untuk mengisolasi diri secara sukarela, Erasmus menegaskan bahwa segala bentuk agenda ekstraktif pantang merangsek masuk. Pilihan isolasi tersebut bukanlah keputusan sederhana, melainkan buah dari sejarah panjang dan filosofi komunitas dalam memandang masa depan. Ia juga memperingatkan agar prinsip FPIC tidak dibelokkan sebagai sekadar keputusan individu.

“FPIC selalu merupakan keputusan kolektif, bukan individu di dalam masyarakat, karena hidup yang dipertaruhkan adalah hidup bersama. Oleh karena itu, setiap pembangunan harus mendapat persetujuan kolektif,” tegasnya.