BMKG Tekankan Mitigasi Lintas Sektor Hadapi Kemarau Panjang

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),  Teuku Faisal Fathani, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau 2026 yang diprakirakan lebih kering dan lebih panjang. Hal tersebut ditegaskannya saat Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang Tahun 2026 di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, pada Senin, 13 April 2026.

Faisal menjelaskan bahwa kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase netral, dengan indeks ENSO (El Niño-Southern Oscillation) sekitar +0,28. Namun demikian, pada semester kedua 2026 kondisi tersebut diprakirakan berkembang menuju fase El Niño lemah hingga moderat dengan peluang 50–80 persen.

“Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Niño itu adalah dua fenomena yang berbeda dan tidak selalu terjadi bersamaan. Kemarau tetap akan datang setiap tahun di Indonesia. Tapi jika El Niño terjadi bertepatan dengan musim kemarau, maka kemaraunya akan menjadi jauh lebih kering,” ungkapnya.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain respons antisipatif pada wilayah dengan potensi curah hujan rendah, penguatan manajemen waduk dan irigasi berbasis data, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, serta kampanye efisiensi penggunaan air dan energi.

Faisal menegaskan bahwa BMKG siap mendukung berbagai sektor pembangunan melalui penyediaan data dan informasi iklim terkini. “BMKG tidak hanya mengurusi kebencanaan, tetapi juga mendukung berbagai sektor pembangunan seperti pertanian, perhubungan, serta infrastruktur pekerjaan umum,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan keseimbangan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan. Air tidak berlebih yang memicu banjir dan longsor, tetapi juga tidak kurang yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.

Dalam kesempatan tersebut, Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menegaskan bahwa potensi kemarau panjang tahun 2026 merupakan tantangan serius yang harus direspons secara terintegrasi. Ia mengatakan bahwa dampak kekeringan akan dirasakan langsung pada berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai dan volume waduk, gangguan pola tanam, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

“Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Kecepatan antisipasi dan koordinasi menjadi kunci yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Adenan, Kementerian Pekerjaan Umum mendorong sejumlah langkah konkret, salah satunya melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan kementerian/lembaga terkait, guna memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang.

Rapat ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, serta berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Kementerian Koordinator, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, serta unsur TNI-Polri dan pemerintah daerah.