Prabowo Bentuk BPGMN untuk Cegah Karhutla dan Kelola Gambut-Mangrove

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Keputusan strategis ini lahir usai Kepala Negara menggelar diskusi dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga riset yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan, pembentukan BPGMN merupakan salah satu terobosan. Ia mengatakan tujuan utama pembentukan badan ini adalah untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus mengoptimalkan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.

Berbeda dengan kelembagaan sebelumnya, Menhut menyebutkan, BPGMN akan berada langsung di bawah naungan Presiden serta diisi oleh kalangan ilmuwan dan profesional. Dengan skema tersebut, lanjut Raja Juli, pendekatan yang digunakan bisa lebih efektif dibandingkan penanganan yang sekadar reaktif.

“Tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif, reaksioner,” kata Menhut dalam keterangannya.

Untuk menunjang kinerjanya, Menhut mengatakan, BPGMN akan dibekali dengan anggaran yang memadai. Operasional badan ini nantinya akan difokuskan pada enam provinsi yang memiliki kawasan gambut terluas, yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Menurut Raja Juli, inisiatif ini turut mencerminkan sikap terbuka Presiden Prabowo terhadap evaluasi dari para ahli. “Ini adalah satu inisiatif yang baik dan ini sekaligus menunjukkan keterbukaan Bapak Presiden menerima masukan evaluasi bahkan kritik dari para ilmuwan,” ungkap pejabat yang juga politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyampaikan apresiasi Presiden atas kontribusi para peneliti dalam diskusi tersebut. Ia memastikan bahwa BRIN siap mendukung penuh keberadaan dan peran BPGMN, khususnya dalam memperkuat sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas (hotspot).

“BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi hotspot dan selama ini kami juga sudah melakukan itu dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Dan sekarang ini kita akan terus perbarui dengan AI yang semakin canggih untuk bisa mengantisipasi kebakaran hutan lebih dini lagi,” ujarnya.

Selain mengandalkan kemajuan teknologi, Arif menyebut Presiden juga menyoroti pentingnya strategi “pencegahan presisi berbasis desa”. Melalui pendekatan ini, masyarakat desa—termasuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)—akan ditempatkan sebagai pilar utama pencegahan, mengingat mereka memiliki kedekatan langsung dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya.

“Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya,” katanya.

Arif menambahkan, pertemuan tersebut juga menelurkan sejumlah gagasan mengenai solusi teknologi dan ekonomi. Dari sisi teknologi, muncul opsi pemanfaatan water injection, penyediaan pompa air di tingkat desa, hingga penggunaan bahan pemadam alternatif. Sementara dari sisi ekonomi, pemerintah tengah merancang pengembangan sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat di sekitar kawasan.

Arif menjelaskan bahwa perumusan solusi ekonomi ini menjadi sangat penting mengingat ada 41 juta masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hidrologi gambut. Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan alternatif mata pencaharian bagi mereka, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

“Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek,” tuturnya.