Waspada El Nino! BMKG Prediksi Puncak Kemarau 2026 Terjadi Juli–September

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi bahwa puncak musim kemarau di Indonesia terjadi pada Juli–September 2026. BMKG pun meminta semua pihak mulai mengantisipasinya dengan memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak agar tetap terkendali.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memaparkan bahwa puncak kemarau pada Juli mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia. Sementara itu, puncak kemarau akan meluas ke 369 ZOM (48,84 persen luas daratan) pada Agustus dan 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) pada September.

“Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur,” ungkap Faisal di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, pada Rabu, 10 Juni 2026.

Sementara itu, untuk bulan Agustus 2026, Kepala BMKG mengungkapkan bahwa puncak musim kemarau terjadi di Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, serta sebagian besar Pulau Papua.

Sebanyak 169 ZOM (25,41 persen luas daratan) memasuki puncak kemarau pada September 2026, meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatra Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, dan Papua Pegunungan bagian tengah.

Lebih lanjut, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menambahkan, berdasarkan pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026, sebanyak 200 ZOM (11,83 persen luas daratan) sudah memasuki musim kemarau. Wilayah yang telah mengalami kemarau di antaranya sebagian Sumatra, sebagian Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.

Ia menyebutkan bahwa 198 ZOM (31,60 persen luas daratan) wilayah diprediksi mengalami kemarau pada Juni, meliputi sebagian besar Sumatra, sebagian besar Banten, DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur.

Sementara itu, lanjut Ardhasena, 66 ZOM yang mencakup 7,28 persen wilayah Indonesia akan memasuki kemarau mulai Juli. Beberapa wilayah tersebut di antaranya yakni Jambi bagian barat, sebagian Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku.

Ardhasena mengungkapkan bahwa musim kemarau di Indonesia pada tahun 2026 ini diprediksi lebih kering dan lebih panjang dibanding rata-rata normalnya. Menurutnya, kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino.

“BMKG memprediksi fenomena El Nino akan terus bertahan hingga awal tahun 2027 dengan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesar 98 persen dan kategori kuat sebesar 62 persen, namun demikian dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode Musim Kemarau hingga pertengahan bulan Oktober,” ungkapnya.

Dalam menghadapi puncak musim kemarau, BMKG merekomendasikan kepada pelaku sektor pangan untuk menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Sementara bagi sektor sumber daya air, dapat melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat.

BMKG turut mengimbau pelaku sektor energi untuk memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Kemudian, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan mekanisme respons cepat untuk mengantisipasi memburuknya kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA.

Dengan kondisi iklim yang kering, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan serta kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu ditingkatkan. BMKG bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terus berkoordinasi untuk memperkuat pencegahan karhutla, salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Untuk pelaksanaan OMC sendiri akan dilakukan secara situasional dengan menyesuaikan dinamika atmosfer yang sedang aktif dalam skala jam hingga 10 hari.

Oleh karena itu, Faisal mengingatkan, informasi pemutakhiran prediksi iklim ini diharapkan dapat menjadi referensi terkini bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun langkah antisipasi lanjutan dan penguatan strategi adaptasi, khususnya pada sektor-sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim.

“BMKG secara aktif berkomunikasi, berkoordinasi, serta melakukan pendampingan kepada pemangku kepentingan di tingkat daerah, seperti pemerintah daerah (pemda), Forkopimda, BPBD, dan semua pihak yang membutuhkan informasi yang lebih detail dan bagaimana cara memitigasi serta beradaptasi terkait dengan kondisi iklim yang terjadi saat ini,” tuturnya.

Untuk perencanaan aksi dini yang lebih rinci sesuai kondisi iklim di wilayah masing-masing, masyarakat diharapkan dapat menghubungi Kantor BMKG terdekat. BMKG juga mengimbau masyarakat senantiasi merujuk saluran resmi BMKG untuk memperoleh informasi terkait cuaca, iklim, dan gempa bumi, sehingga terhindar dari informasi yang tidak terverifikasi dan berpotensi menimbulkan keresahan maupun kepanikan di masyarakat.