Satgas PKH Serahkan Rp11,42 Triliun ke Kas Negara

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan uang sebesar Rp11.420.104.815.858 yang bersumber dari denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI ke kas negara. Penyerahan uang tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Jumat, 10 April 2026.

Rincian perolehan uang tersebut mencakup denda kehutanan sebesar Rp7,23 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari Kejaksaan Agung RI senilai Rp1,96 triliun. Selain itu, terdapat setoran pajak periode Januari-April 2026 sebesar Rp967,7 miliar, pajak PT Agrinas Palma Nusantara periode Januari-Februari 2026 sebesar Rp108,5 miliar, dan denda lingkungan hidup senilai Rp1,14 triliun.

Di sisi lain, Satgas PKH juga melaporkan keberhasilannya dalam penguasaan kembali lahan ilegal sejak Februari 2025. Hingga saat ini, tim khusus yang melibatkan Kejaksaan Agung, TNI, Kepolisian, dan Kementerian terkait ini telah mengambil alih lahan perkebunan sawit seluas 5.888.260,07 hektare serta sektor pertambangan seluas 10.257,22 hektare.

Pada tahap VI ini, kawasan hutan konservasi berupa taman nasional seluas 254.780,12 hektare di Kalimantan Barat, Aceh, dan Jawa Barat resmi diserahkan kembali kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI. Satgas PKH juga menyerahkan 30.543,4 hektare perkebunan sawit hasil sitaan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI untuk dikelola oleh Danantara melalui PT Agrinas Palma Nusantara.

Atas capaian tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada semua pihak karena dalam 1,5 tahun pemerintahannya telah berhasil menyelamatkan uang dan aset negara dengan total uang tunai sebesar Rp31,3 triliun. Menurutnya, hal ini bukti ketegasan pemerintah menjaga kekayaan rakyat dari tangan para koruptor.

“Pada bulan Oktober 2025, kita berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp13.255 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya. Selang 2 bulan kemudian pada Desember 2025, kita kembali berhasil selamatkan uang Rp6,625 triliun. Dan hari ini 10 April kita berhasil menyelamatkan Rp11,42 triliun,” ungkapnya.

Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin turut menegaskan komitmen institusinya dalam bersinergi menertibkan kawasan hutan demi stabilitas nasional. Menurutnya, pendekatan hukum yang tegak sangat diperlukan karena negara tidak boleh kalah oleh kekuatan mafia yang menggerus kekayaan alam Indonesia.

Ia menegaskan bahwa hutan sebagai karunia Tuhan harus dikelola sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir kelompok secara ilegal. “Negara tidak boleh kalah dari mafia yang harus mengisap kekayaan hutan Indonesia untuk memperkaya diri sendiri. Kita pastikan bahwa hutan harus dikelola dan dilestarikan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.