Prabowo Bertemu Kepala PPATK, Bahas Evaluasi dan Pengawasan Aliran Dana

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, pada Minggu, 3 Mei 2026. Pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tersebut juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi.

Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa Kepala Negara memang menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh pada Minggu siang hingga malam hari. Dua di antaranya adalah pertemuan dengan Kepala PPATK dan Mensesneg tersebut.

“Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, 3 Mei 2026,” ungkapnya.

Seskab Teddy menyampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin bulanan Presiden Prabowo dengan PPATK. Ia menyebutkan bahwa fokus pembahasan dalam diskusi tersebut adalah evaluasi transaksi keuangan serta penguatan pengawasan terhadap aliran dana pemerintah.

“Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana,” kata Seskab Teddy. Menurutnya, pembahasan tersebut penting dalam mendukung upaya pemerintah menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam diskusi tersebut, lanjut Seskab Teddy, ditekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel serta berdampak langsung terhadap rakyat. “Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta agar penggunaan setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus tepat sasaran dan dikelola dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, pelaksanaan program juga harus dilakukan tepat waktu agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.

“Ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi,” tuturnya. Melalui koordinasi dengan PPATK tersebut, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh aliran dana baik di pusat maupun daerah dapat dipantau secara ketat agar kebijakan fiskal benar-benar berdampak langsung terhadap masyarakat.