PPMI Desak Dewan Pers Perkuat Payung Hukum bagi Jurnalis Mahasiswa

Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional mendesak kepada Dewan Pers agar menguatkan payung hukum bagi jurnalis mahasiswa dalam melakukan kerja jurnalistik. Hal tersebut disampaikan organisasi pers mahasiswa ini saat mendatangi Sekretariat Dewan Pers di Jakarta, pada Senin, 27 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal PPMI Nasional, Zainudin, bersama Pengurus PPMI Nasional, Reyda Hafis, diterima langsung oleh Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Abdul Manan. Pertemuan ini secara khusus menyoroti ketimpangan pelindungan hukum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) RI.

Zainudin menyampaikan bahwa meskipun telah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dewan Pers dengan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pada Maret 2024, jangkauan aturan tersebut belum menyentuh ribuan persma di bawah Kemenag.

“Ada diskriminasi perlindungan hukum yang nyata. Kawan-kawan persma di UIN atau IAIN sering kali menghadapi represi birokrasi tanpa adanya mekanisme mediasi etik yang formal seperti di kampus umum. Kami mendesak Dewan Pers untuk segera menginisiasi PKS serupa dengan Kementerian Agama,” tegasnya.

Reyda Hafis menambahkan bahwa urgensi ini didasarkan pada temuan riset LBH Pers tahun 2025 yang mencatat sedikitnya 211 kasus kekerasan terhadap LPM dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut, lebih dari 54% kasus kekerasan justru dilakukan oleh pihak rektorat atau birokrat kampus sendiri.

“Persma sering kali terjebak dalam ‘wilayah abu-abu’. Ketika menulis kritik soal isu sensitif seperti kekerasan seksual atau korupsi kampus, mereka tidak hanya diancam UU ITE, tapi juga sanksi akademik seperti skorsing atau pencabutan nilai. Tanpa MoU dengan Kemenag, birokrasi kampus PTKIN cenderung menggunakan pendekatan kekuasaan daripada pendekatan jurnalistik,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Manan menyambut baik aspirasi PPMI Nasional. Mantan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia ini mengakui bahwa secara filosofis, sebagaimana tercantum dalam Jurnal Dewan Pers, pers mahasiswa adalah “penumpang sah” dalam kapal kemerdekaan pers Indonesia.

“Dewan Pers memiliki komitmen untuk memastikan seluruh jurnalis mahasiswa mendapatkan ruang aman dalam menjalankan tugasnya. Masukan mengenai PKS dengan Kemenag ini merupakan catatan penting bagi kami untuk memperluas jangkauan pelindungan dan meminimalkan kriminalisasi mahasiswa,” ujarnya.

Melalui pertemuan ini, Reyda pun berharap ada titik awal bagi lahirnya regulasi yang lebih inklusif. Ia juga meminta Dewan Pers membantu sosialisasi masif ke tingkat pimpinan perguruan tinggi agar sengketa pemberitaan mahasiswa diselesaikan melalui mekanisme hak jawab dan mediasi di Dewan Pers, bukan melalui sanksi pidana atau administratif kampus. “Kami ingin memastikan tidak ada lagi jurnalis mahasiswa yang mati kreativitasnya karena takut di-DO oleh kampusnya sendiri,” tegasnya.