PP TUNAS Resmi Berlaku, TikTok hingga Roblox Wajib Batasi Akses Anak di Bawah 16 Tahun

Pemerintah resmi menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Aturan ini mewajibkan platform digital untuk membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun serta memperkuat pelindungan data mereka.

“Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan. Setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku,” tegas Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, dalam keterangannya saat konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, pada Jumat, 27 Maret 2026.

Menkomdigi menegaskan bahwa hadirnya PP TUNAS merupakan langkah tegas pemerintah untuk menciptakan lingkungan digital yang aman bagi anak-anak. Saat ini, pemerintah telah menyurati delapan platform digital yang beroperasi di Indonesia untuk segera menyatakan komitmen mereka terhadap kebijakan baru ini.

Ia menyebutkan kedelapan platform digital tersebut, yakni YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Dari daftar tersebut, Meutya Hafid mengungkapkan bahwa beberapa platform sudah mulai melakukan penyesuaian, bahkan ada yang telah bersikap kooperatif penuh.

“Ada dua platform yang melakukan kooperatif penuh, yaitu X dan Bigo Live,” ungkap mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut. Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa status kepatuhan ini bersifat dinamis karena pemerintah akan terus memantau perkembangan masing-masing entitas setiap harinya.

Selain itu, pihaknya juga mencatat bahwa platform Roblox dan TikTok sudah menunjukkan iktikad baik meski masih perlu penyempurnaan. “Kepada keduanya, kami tetap meminta untuk segera melengkapi kepatuhan agar dapat dilakukan secara menyeluruh,” ujar mantan jurnalis Metro TV tersebut.

Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil langkah hukum bagi platform digital yang tetap membandel. Ia menyebutkan bahwa sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan siap dijatuhkan kepada perusahaan platform digital yang tidak kooperatif terhadap PP TUNAS.