Menkomdigi Tegaskan Platform Digital Wajib Patuhi PP TUNAS: Tidak Ada Kompromi

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS telah resmi berlaku per 28 Maret 2026. Aturan ini mewajibkan seluruh platform digital untuk membatasi akses bagi anak di bawah usia 16 tahun serta memperkuat pelindungan data pribadi mereka.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa hadirnya PP TUNAS ini merupakan langkah tegas pemerintah untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak. Saat ini, pemerintah telah menyurati delapan platform digital yang beroperasi di Indonesia untuk segera menyelaraskan produk, fitur, dan layanannya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan. Setiap entitas bisnis (platform digital, red) yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku,” tegas Menkomdigi dalam keterangannya saat konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, pada Jumat, 27 Maret 2026.

Meutya Hafid menyebutkan delapan platform digital yang telah disurati tersebut, yakni YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Dari daftar tersebut, ia mengungkapkan beberapa platform sudah mulai melakukan penyesuaian, bahkan ada dua yang telah memenuhi kewajibannya.

Pertama, yakni platform X (sebelumnya Twitter) yang telah menetapkan perubahan batas usia minimum menjadi 16 tahun yang tercantum dalam laman Pusat Bantuan (Help Desk). Selain itu, X juga berkomitmen untuk memulai proses identifikasi dan penonaktifan akun pengguna di bawah usia mulai 28 Maret 2026.

Kedua, Bigo Live telah melakukan penyesuaian batas usia menjadi 18+ yang tercantum dalam Perjanjian Pengguna dan Kebijakan Privasi. Mereka juga memperkuat sistem pelindungan dengan moderasi ketat, yakni melalui teknologi kecerdasan buatan dan pengawasan manusia untuk menindak akun di bawah umur.

Menkomdigi menegaskan langkah ini menjadi bukti bahwa platform digital global mampu memenuhi kewajiban regulasi Indonesia secara cepat dan bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa kepatuhan yang ditunjukkan oleh X dan Bigo Live harus menjadi standar minimum yang diikuti oleh seluruh platform digital lainnya.

“Kami mengapresiasi platform yang bersikap kooperatif penuh dalam memenuhi kewajiban kepatuhan, yaitu X dan Bigo Live,” ungkapnya. Meskipun demikian, ia menjelaskan bahwa status kepatuhan ini bersifat dinamis karena pemerintah akan terus memantau perkembangan dari masing-masing entitas setiap harinya.

Selain itu, pihaknya juga mencatat bahwa platform Roblox dan TikTok sudah menunjukkan iktikad baik meski masih perlu penyempurnaan. “Kepada keduanya, kami tetap meminta untuk segera melengkapi kepatuhan agar dapat dilakukan secara menyeluruh,” ujar mantan jurnalis Metro TV tersebut.

Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan mengambil langkah hukum bagi platform digital yang tetap membandel. Ia menyebutkan bahwa sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan siap dijatuhkan kepada perusahaan platform digital yang tidak kooperatif terhadap PP TUNAS.