Menkomdigi: Hampir 200 Ribu Anak di Indonesia Terpapar Judi Online

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa hampir 200 ribu anak di Indonesia telah terpapar judi online, termasuk sekitar 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun. Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan sosialisasi anti-judi online di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu, 13 Mei 2026.

Menkomdigi menyatakan angka tersebut menjadi alarm serius bagi masa depan generasi bangsa. Ia menjelaskan bahwa judi online bukan sekadar hiburan digital, melainkan ancaman nyata yang merusak ekonomi keluarga, memicu kekerasan rumah tangga, memecah hubungan sosial, dan menghancurkan masa depan anak-anak.

“Judi online adalah scam (penipuan) yang sistemnya memastikan pemain hampir selalu rugi dan kalah dalam jangka panjang. Karena itu, kita semua harus menjadi garda edukasi, saling mengingatkan, serta melindungi keluarga dan anak-anak kita dari maraknya praktik ilegal ini,” tegasnya.

Menkomdigi turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas dampak judi online terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, banyak istri menjadi korban tidak langsung ketika suaminya terjerat judi online, seperti kehilangan stabilitas ekonomi, retaknya keharmonisan rumah tangga, hingga mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Kami mendengar banyak cerita pilu dari masyarakat. Ini bukan hanya soal uang, tetapi kehancuran masa depan anak dan ketenangan keluarga. Kita harus menghentikan ini bersama,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa pemberantasan judi online tidak cukup hanya dengan memutus akses dan melakukan penindakan hukum semata. Saat ini, selain memblokir situs dan konten judi online, pemerintah juga terus memperkuat literasi digital dan melibatkan seluruh masyarakat sebagai benteng utama pencegahan.

“Kita tidak hanya menutup akses atau melakukan takedown. Yang terpenting adalah menjangkau masyarakat luas dengan fakta-fakta ini, sehingga kesadaran tumbuh dari dalam keluarga dan komunitas,” ungkap mantan jurnalis televisi tersebut.

Di samping itu, Menkomdigi menekankan perlunya kerja sama lintas sektor yang lebih kuat. “Kami akan terus memerangi aksesnya. Namun, jika pelakunya tidak ditindak tegas, situs baru akan terus muncul. Karena itu, kami butuh dukungan penuh dari Polri, PPATK, OJK, perbankan, dan seluruh platform digital,” jelasnya.

Meutya juga menyoroti maraknya iklan judi online di media sosial yang semakin agresif menyasar pengguna di Indonesia. Terkait hal itu, pemerintah telah meminta pengelola platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk mengambil tanggung jawab lebih besar dengan segera menurunkan konten tersebut. “Judi online dilarang di Indonesia. Semua pihak harus memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang sama,” tandasnya.

Oleh karena itu, Menkomdigi menegaskan bahwa peran tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, dan keluarga menjadi sangat strategis dalam membangun budaya anti-judi online. “Terutama para ibu dan seluruh keluarga, jadilah benteng utama di rumah. Lindungi anak-anak kita dari bahaya judi online sejak dini,” tuturnya.