Lestari Moerdijat: UU PPRT Adalah Wujud Nyata Emansipasi Perempuan Indonesia

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa disahkannya Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) merupakan langkah konkret dalam mewujudkan emansipasi bagi jutaan perempuan di Indonesia. Ia menilai semangat perjuangan R.A. Kartini kini menemukan momentum nyata melalui kehadiran pelindungan hukum bagi para pekerja domestik.

“Emansipasi tanpa pelindungan hukum hanyalah retorika. Lahirnya UU PPRT hari ini diharapkan mampu memutus rantai eksploitasi di ruang domestik yang dialami pekerja rumah tangga,” ujar Lestari menanggapi pengesahan UU PPRT yang bertepatan dengan Peringatan Hari Kartini, di Jakarta, pada Selasa, 21 April 2026.

Menurut Lestari, yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tersebut, pengesahan UU PPRT merupakan momentum penegasan bahwa negara kini hadir bagi kelompok marginal yang selama puluhan tahun hidup tanpa jaminan.

Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2025, perempuan yang akrab disapa Rerie ini mengungkapkan terdapat lebih dari 4 juta pekerja rumah tangga di Indonesia yang mayoritas didominasi perempuan. Ironisnya, selama ini mereka tidak terlindungi secara spesifik dalam hukum ketenagakerjaan.

“Upah sering kali tidak jelas, tidak ada jaminan kesehatan, serta rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan,” ujarnya. Oleh karena itu, ia menekankan kondisi tersebut tidak boleh terulang karena UU PPRT telah mengatur poin penting terkait kepastian pelindungan, seperti jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ia berpendapat bahwa pengesahan UU PPRT adalah langkah awal mewujudkan mekanisme pelindungan menyeluruh. Sejumlah langkah konkret lanjutan, lanjut Rerie, harus segera dilakukan, seperti sosialisasi ke seluruh kabupaten/kota agar masyarakat memahami isi undang-undang tersebut secara utuh.

Selain itu, Politisi Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini juga menekankan soal pembentukan mekanisme pengaduan yang cepat dan mudah diakses, serta mekanisme penerapan sanksi yang tepat bagi pelanggar undang-undang tersebut, yang harus segera direalisasikan.

Amanah UU PPRT ini, lanjut Rerie, harus dikawal bersama hingga pelindungan bagi PRT benar-benar terwujud nyata di lapangan. “Bila Kartini dalam salah satu kutipan suratnya menyebutkan ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’, maka UU PPRT adalah terang bagi pekerja rumah tangga yang nyalanya harus kita upayakan dan jaga bersama,” tuturnya.