Lestari Moerdijat Soroti Minimnya Representasi Perempuan di Ranah Politik

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa perjuangan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan bukanlah isu sektoral semata. Perjuangan tersebut sejatinya merupakan sebuah agenda peradaban bangsa yang harus menjadi gerakan bersama.

Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai bahwa walau sudah ada kemajuan, berbagai hambatan struktural dan kultural masih terus membayangi pemberdayaan perempuan Indonesia. Ia menyebut fenomena ini sebagai “tembok kaca” yang membutuhkan tekad dan keberanian luar biasa untuk didobrak.

Ia mengungkapkan sejumlah data yang menggambarkan ketimpangan yang terjadi saat ini, antara lain terkait rendahnya keterwakilan politik perempuan. Meskipun ada kebijakan afirmasi 30% calon legislatif perempuan, jelas Rerie, komposisi perempuan di DPR RI saat ini baru mencapai 21,9%.

Rerie mencontohkan Partai NasDem yang telah menempatkan lebih dari 30% calon legislatif (caleg) perempuan dalam tiga pemilihan umum (pemilu) terakhir nyatanya masih menemui kendala di lapangan. Ia menyoroti kesulitan mencari kader perempuan yang siap maju di dunia politik karena kerap belum mendapatkan izin atau dukungan penuh dari keluarga.

“Sulit sekali mencari perempuan yang siap. Ada yang bersedia, tapi belum bisa diterima oleh lingkungan. Suaminya siap, keluarganya tidak memberikan izin,” ungkap Rerie saat acara Focus Group Discussion bertema Memperkuat Representasi Perempuan dalam Revisi Undang-Undang Pemilu yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) di Jakarta, pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Selain itu, lanjut Rerie, ketimpangan juga terjadi di sektor ketenagakerjaan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang hanya sekitar 55%, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 84%. Dari sisi perlindungan kerja, sekitar 61% perempuan masih bekerja di sektor informal yang minim perlindungan dan jaminan sosial, serta menerima upah yang lebih rendah daripada laki-laki di posisi yang sama.

Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada kapasitas perempuan, melainkan pada struktur sosial yang belum adil dan bias budaya patriarki yang masih mengakar. Politikus Partai NasDem ini pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan isu perempuan sebagai sebuah gerakan kebangsaan, bukan sekadar formalitas pemenuhan kuota.

Anggota Komisi X DPR RI ini pun menegaskan bahwa membela perempuan adalah sebuah keharusan untuk memastikan arah masa depan bangsa yang lebih baik. Rerie juga menekankan pentingnya pendidikan dan perubahan pola pikir untuk memberdayakan perempuan agar mampu menentukan jalan hidupnya sendiri.

Langkah pemberdayaan dan kemandirian tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang paling kecil, seperti pengakuan utuh atas identitas diri. “Bicara tentang perempuan dan memposisikan perempuan dengan setara, sejatinya kita sedang membangun peradaban bangsa yang lebih baik di masa depan,” tegasnya.