Korban Gempa Flores Bertambah Jadi 71 Jiwa, 59 Ribu Mengungsi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat gempa M7,7 yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), bertambah menjadi sebanyak 71 jiwa per Rabu, 19 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB. Penambahan satu korban meninggal berada di wilayah Kabupaten Nagekeo.

Terkait penyaluran bantuan, hingga Selasa, 18 Agustus 2026 pukul 18.00 WIB, BNPB melaporkan bahwa total yang telah terkirim sejak 15 Agustus sebanyak 398 ton. Distribusi bantuan dilakukan melalui jalur udara dan laut.

“Jalur darat masih menjadi opsi utama penyaluran bantuan dari titik logistik menuju lokasi pengungsian. Penyaluran dilakukan bertahap dengan menyesuaikan kondisi geografis dan akses jalan menuju titik pengungsian,” ungkap Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, dalam keterangan resminya.

Sementara itu, pemerintah juga mengoptimalkan transportasi laut untuk menjangkau wilayah lebih luas. Pada Selasa, 18 Agustus 2026, KRI Bung Hatta diberangkatkan dari Pelabuhan Labuan Bajo menuju Pelabuhan Reok, Kabupaten Manggarai, dengan membawa paket bantuan BNPB berupa sembako, tenda keluarga, tenda pengungsi, serta bantuan masyarakat.

“Penanganan pengungsi masih menjadi fokus utama karena sebagian masyarakat memilih untuk tidak kembali ke rumah akibat kondisi bangunan yang rusak dan kekhawatiran terhadap gempa susulan,” ungkapnya.

Berdasarkan pemutakhiran data per Rabu, 19 Agustus 2026 pukul 16.00 WIB, Berton mengungkapkan total pengungsi ada sebanyak 59.647 jiwa. Jumlah pengungsi terbanyak di Kabupaten Manggarai sebanyak 20.333 jiwa.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama BNPB terus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar di lokasi pengungsian, meliputi makanan dan air bersih, tenda, matras, selimut, layanan kesehatan, sanitasi dan kebersihan, serta pemenuhan kebutuhan kelompok rentan termasuk anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

“Penanganan pengungsi tidak hanya dilakukan di satu lokasi terpusat. Mengingat masyarakat tersebar di sejumlah titik, maka pendataan dan distribusi bantuan dilakukan secara bertahap hingga menjangkau lokasi pengungsian mandiri,” tuturnya.

Oleh karena itulah, lanjut Berton, BNPB meminta kepada pemerintah daerah untuk memperkuat posko dan satuan tugas sehingga seluruh kebutuhan masyarakat dapat tercatat dan ditangani secara tepat sasaran.

Untuk mempercepat penanganan darurat, Berton mengatakan pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya termasuk TNI/Polri dan unsur pentahelix. Pengerahan tersebut ditujukan untuk mendukung mobilisasi personel, logistik, pelayanan kesehatan, serta menjangkau wilayah yang memiliki kendala akses.

“Pesawat dan kapal militer digunakan sebagai bagian dari dukungan transportasi udara dan laut. BNPB menegaskan bahwa seluruh pengerahan sumber daya tersebut diarahkan untuk satu tujuan, yaitu mempercepat pelayanan kepada masyarakat terdampak,” ungkapnya.