Komdigi akan Sesuaikan Regulasi Usai Putusan MK Soal Masa Aktif Sisa Kuota Internet

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyambut baik dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa aktif sisa kuota internet. Putusan tersebut mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap dapat digunakan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan pemerintah akan mempelajari putusan MK tersebut sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi. “Kami telah memerintahkan tim untuk mengkaji implikasi putusan tersebut. Termasuk jika dibutuhkan penyesuaian regulasi,” kata Meutya di Jakarta, pada Jumat, 24 Juli 2026.

Sebelumnya, MK baru saja memutus gugatan terkait perkara kuota internet hangus dalam uji materi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU yang mengubah UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Melalui putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, MK mengabulkan sebagian gugatan dan menyatakan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet tetap aktif. MK juga memerintahkan agar kuota internet yang telah dibeli konsumen dapat digunakan sampai habis tanpa dikenakan biaya tambahan apa pun.

Menurut MK, perlindungan terhadap konsumen dapat diwujudkan melalui berbagai skema. Di antaranya, akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana (refund), atau bentuk perlindungan proporsional lainnya.

Dalam putusannya, MK juga menekankan pentingnya perlindungan hak bagi pengguna layanan internet, baik prabayar maupun pascabayar, yang telah membayar kuota. Dengan demikian, konsumen berhak untuk terus memperoleh manfaat atas sisa kuota yang belum habis digunakan.

Menkomdigi pun berkomitmen untuk mengawal implementasi putusan MK ini agar hak-hak masyarakat sebagai konsumen terlindungi, tanpa mengabaikan keberlanjutan investasi dan kualitas jaringan telekomunikasi nasional. “Kami memastikan setiap kebijakan di sektor telekomunikasi memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan masyarakat,” tuturnya.