Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, yang terjadi pada Jumat dini hari, 13 Maret 2026. Serangan keji tersebut menyebabkan korban mengalami luka bakar serius pada sekitar 24 persen tubuhnya, termasuk wajah, mata, dada, serta kedua tangan.

Mengutip dari siaran pers yang dirilis Koalisi Masyarakat Sipil, serangan air keras terhadap Andrie tersebut dilakukan oleh dua orang pelaku. Mereka secara sengaja mendekati korban dengan sepeda motor dan menyiramkan cairan kimia berbahaya secara langsung ke tubuh korban sebelum melarikan diri.

“Serangan ini terjadi hanya beberapa saat setelah Andrie Yunus menyelesaikan aktivitas advokasi publik, termasuk perekaman siniar (podcast) bertema remiliterisasi dan judicial review UU TNI di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),” ungkap Koalisi Masyarakat Sipil dikutip dari laman resmi YLBHI.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai serangan ini sebagai tindakan yang direncanakan secara matang dan dilakukan oleh kelompok terorganisir. Cara pelaku menyasar bagian tubuh vital seperti wajah dan saluran pernapasan mengindikasikan bahwa ini bukan sekadar kekerasan biasa, melainkan percobaan pembunuhan berencana.

“Serangan ini menunjukkan indikasi kuat sebagai tindakan yang direncanakan dan dilakukan secara terorganisir. Karena itu, kami memandang serangan ini sebagai dugaan kuat percobaan pembunuhan berencana yang harus diusut secara serius dan menyeluruh oleh aparat penegak hukum,” tegas Koalisi Masyarakat Sipil.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menilai bahwa serangan air keras tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks kerja-kerja korban sebagai pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini secara konsisten mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, serta penyempitan ruang sipil di Indonesia.

Dalam beberapa hari sebelum kejadian, Andrie disebutkan telah menerima berbagai bentuk intimidasi, termasuk panggilan mencurigakan dari nomor tidak dikenal. Pola intimidasi semacam ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menebar ketakutan terhadap mereka yang aktif melakukan advokasi HAM.

Seperti diketahui, Andrie merupakan salah satu anggota Komisi Pencari Fakta (KPF) yang selama lima bulan terakhir melakukan investigasi atas peristiwa demonstrasi dan kerusuhan pada Agustus 2025 kemarin. Laporan KPF mengungkap temuan serius mengenai penangkapan massal, penggunaan kekuatan yang tidak proporsional oleh aparat hingga dugaan penyiksaan terhadap warga sipil.

Rangkaian peristiwa Agustus 2025 sendiri menimbulkan setidaknya 13 korban jiwa dan ratusan warga sipil yang dikriminalisasi, serta menandai salah satu gelombang represi terbesar terhadap gerakan sipil sejak Reformasi.

Sebelumnya, pada 15 Maret 2025, Andrie bersama Koalisi Masyarakat Sipil lain menerobos pintu ruang rapat di Hotel Fairmont Jakarta untuk menginterupsi pembahasan tertutup Rancangan Undang-Undang TNI antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap proses pembahasan yang tertutup bagi publik dan berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer.

Melihat rentetan peristiwa tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan bahwa penyiraman air keras ini merupakan serangan terhadap gerakan masyarakat sipil secara keseluruhan. Mereka meminta negara tidak berpura-pura buta terhadap konteks politik dari serangan yang terjadi di ruang publik ibu kota ini.

“Serangan brutal terhadap Andrie Yunus tidak dapat dipandang sebagai tindak kriminal biasa. Serangan ini harus dilihat sebagai bagian dari pola intimidasi terhadap pembela HAM dan upaya sistematis untuk membungkam mereka yang berani mengungkap fakta, menantang impunitas, mengkritik kekuasaan, dan memperjuangkan keadilan,” tegas mereka.

Oleh karena itulah, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak kepada negara untuk segera menangkap aktor intelektual di balik serangan terhadap Andrie ini dan tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan saja. Selain itu, mereka meminta pemerintah untuk menjamin pemulihan medis serta perlindungan nyata bagi korban dan seluruh pembela HAM yang terus mendapatkan intimidasi.

“Kami menegaskan bahwa teror terhadap satu pembela HAM adalah teror terhadap seluruh masyarakat sipil. Kami akan terus mengawal kasus ini sampai pelaku dan pihak yang bertanggung jawab diadili dan dihukum seadil-adilnya. Tidak boleh ada ruang bagi teror terhadap pembela HAM di negara yang mengaku sebagai negara demokrasi,” tegas Koalisi Masyarakat Sipil dalam pernyataannya.

Untuk diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari berbagai organisasi lintas sektor seperti KontraS, YLBHI, Amnesty International Indonesia, WALHI, ICW, hingga berbagai aliansi mahasiswa dan serikat pekerja. Dukungan tersebut mencakup lebih dari 150 lembaga dari berbagai daerah, termasuk LBH Banda Aceh, JATAM, SAFEnet, serta AJI Indonesia yang bersatu menuntut pengusutan tuntas kasus ini.

Selain organisasi, ratusan tokoh nasional dan individu seperti Lukman Hakim Saifuddin, Alissa Wahid, Bivitri Susanti, hingga keluarga korban HAM Maria Catarina Sumarsih dan Suciwati Munir turut menyatakan solidaritasnya. Kehadiran para akademisi, aktivis, dan tokoh lintas iman ini mempertegas bahwa serangan terhadap satu pembela HAM adalah ancaman serius bagi demokrasi dan seluruh masyarakat sipil di Indonesia.