Kepala BGN Ungkap 19.000 Sapi Bukan Kebutuhan Harian Proyek MBG: Hanya Pengandaian

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengklarifikasi pernyataannya terkait kebutuhan hingga 19.000 ekor sapi dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, angka tersebut merupakan simulasi atau pengandaian perhitungan jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak memasak menu berbahan daging sapi, bukan kondisi riil harian.

“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan, nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi,” ungkap Dadan dalam keterangannya usai meresmikan SPPG Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, pada Selasa, 21 April 2026.

Kepala BGN menjelaskan, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu SPPG bisa mencapai sekitar 350 hingga 382 kilogram, atau setara satu ekor sapi untuk kebutuhan dagingnya saja.

“Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Ini lah pentingnya makan bergizi agar tangkapan rasionya bagus. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja,” paparnya.

Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tidak pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Hal ini dilakukan untuk menghindari lonjakan kebutuhan bahan pangan yang dapat berdampak pada harga di pasar.

Ia juga mengungkapkan pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu. Saat itu, menu yang disajikan berupa nasi goreng dan telur untuk sekitar 36 juta penerima manfaat. “Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000,” ungkapnya.

Dari pengalaman tersebut, BGN memilih pendekatan fleksibel dalam penyusunan menu MBG, dengan menyesuaikan potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat di masing-masing daerah.

“Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik,” tuturnya.