Kepala BGN Klarifikasi Isu Viral Anggaran IT Proyek MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pemilihan mitra strategis dan realisasi anggaran penyediaan solusi teknologi informasi (IT) dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun anggaran 2025 dilakukan dengan pengawasan ketat serta mengacu pada regulasi yang berlaku.

Hal tersebut ditegaskan Dadan merespons isu yang viral di media sosial mengenai anggaran penyediaan solusi IT senilai Rp 1,2 triliun. Ia mengungkapkan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta managed service sarana IT dan Internet of Things (IoT).

Ia merinci bahwa dari total pagu anggaran tersebut, realisasi saat ini baru terserap untuk dua komponen utama. Pertama, pengembangan modul aplikasi SIPGN dengan nilai kisaran Rp 550 miliar. Kedua, penyediaan layanan managed service perangkat IoT yang diperkirakan memakan biaya sebesar Rp 199 miliar.

Dalam pelaksanaannya, Dadan mengungkapkan bahwa BGN menunjuk Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) untuk terlibat dalam proyek MBG. “Keterlibatan Perum Peruri dalam program strategis ini adalah langkah terintegrasi negara,” ungkapnya di Jakarta, pada Senin, 20 Mei 2026.

Menurut Dadan, alasan utama BGN menggandeng PERURI juga karena status lembaga tersebut sebagai GovTech Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023. “Perlu ditegaskan bahwa PERURI telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi high security,” ujarnya.

Guna menjawab keraguan publik, Kepala BGN memaparkan posisi PERURI sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) berstatus Berinduk di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), sekaligus pengelola sistem meterai elektronik.

Ia berargumen bahwa status tersebut memperkuat alasan penunjukan dalam menjaga kedaulatan data gizi nasional. “Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 yang memberikan wewenang kepada PERURI sebagai penyedia solusi digital sekuriti bagi instansi pemerintah,” tuturnya.

Dadan juga mengklaim bahwa seluruh proses kerja sama dengan BGN dijalankan secara transparan, sesuai regulasi yang berlaku dan prinsip Good Corporate Governance (GCG). “Kami memastikan tidak ada celah bagi penyimpangan karena ini menyangkut kedaulatan data gizi rakyat Indonesia,” tegasnya.

Terkait kendala teknis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Kepala BGN menyatakan bahwa seluruh tahapan administrasi tetap diupayakan berjalan dalam koridor hukum dan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Ia menargetkan sistem SIPGN dan layanan IoT ini segera beroperasi secara maksimal agar distribusi gizi dapat dipantau secara real-time dan tepat sasaran.