Jatam Serukan Aksi Nasional Peringati Hari Anti-Tambang 2026

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengeluarkan seruan aksi nasional untuk memperingati Hari Anti-Tambang (HATAM) 2026 yang akan dipusatkan di Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi bersama ini digelar sebagai gerakan perlawanan terhadap ekspansi industri ekstraktif yang dinilai terus merampas ruang hidup rakyat, menggusur tanah, meracuni air, serta memenuhi udara dengan debu dan asap.

Peringatan yang jatuh setiap tanggal 29 Mei ini secara khusus untuk mengenang tragedi semburan lumpur Lapindo yang menenggelamkan permukiman warga di Porong sejak tahun 2006 silam. Dua puluh tahun setelah semburan pertama, warga kini masih hidup dalam bayang-bayang bencana, sementara pola perampasan serupa terus menghantam. Mulai dari sektor nikel, batu bara, geothermal, karst, emas, hingga proyek energi “hijau” di berbagai pulau.

Dalam seruannya, Jatam menjelaskan bahwa kembalinya peringatan HATAM ke Porong bertujuan untuk menghubungkan luka Lapindo dengan luka di kampung-kampung lain di seluruh penjuru Indonesia. Porong dijadikan sebagai titik tolak untuk menyatukan garis perlawanan masyarakat mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.

Oleh karena itulah, dalam peringatan HATAM 2026, disepakati untuk mengusung tema “Dari Lapindo ke Seluruh Pulau: Menghadang Ekstraktivisme, Meneguhkan Veto Rakyat”. “Tema ini lahir dari kesadaran bahwa tragedi Lumpur Lapindo bukan kecelakaan tunggal, melainkan cermin dari bagaimana rezim ekstraktif bekerja di seluruh Indonesia,” demikian ditegaskan Jatam dalam seruannya.

Jatam mengungkapkan bahwa tema ini menegaskan tiga hal utama:

1. Menghadang Ekstraktivisme
   HATAM bukan sekadar momen mengenang bencana, melainkan bagian dari upaya menghentikan laju ekspansi tambang dan proyek ekstraktif. Menghadang berarti membongkar klaim pembangunan yang menipu, menuntut penghentian proyek yang terbukti merusak, dan menolak kebijakan yang melapangkan jalan bagi oligarki sumber daya alam. Menghadang ekstraktivisme berarti berkata bahwa tidak semua yang diberi label “pertumbuhan”, “PSN”, atau “transisi energi” adalah kemajuan—ketika dibangun di atas reruntuhan kehidupan, itu adalah kejahatan.
2. Meneguhkan Veto Rakyat
   Hak rakyat di wilayah krisis bukan hanya hak untuk “dengar pendapat” atau “dilibatkan”, tetapi hak veto: hak untuk berkata tidak pada proyek yang mengancam ruang hidupnya. Veto rakyat adalah nama bagi keberanian warga biasa yang menghalangi alat berat, menolak tanda tangan, menggugat izin, dan mempertahankan kampungnya meski berhadapan dengan kekerasan. HATAM menjadi ruang untuk mengakui, menguatkan, dan menyambungkan veto-veto rakyat di berbagai kampung, agar tidak lagi dianggap suara yang terputus dan terisolasi, melainkan sikap politik bersama dari banyak pulau.
3. Merayakan Perjuangan Warga Biasa
   HATAM tidak merayakan organisasi atau lembaga. HATAM merayakan keberanian orang-orang yang sering tak disebut: ibu-ibu yang menjaga kehidupan di dapur umum dan barisan terdepan aksi; nelayan yang terus melaut di tengah limbah; petani yang bertahan di atas lahannya; pemuda yang mendokumentasikan kekerasan dan mengelola media komunitas; masyarakat adat yang mempertahankan hutan dan tanah ulayatnya. Mereka bukan sekadar “korban”, tetapi subjek utama perjuangan. HATAM adalah panggung untuk menyebut nama dan wajah mereka, dan untuk menegaskan bahwa tanpa mereka, tidak ada gerakan.

Dalam menyambut hari peringatan HATAM 2026 ini, Jatam merilis serangkaian agenda acara dan panduan aksi yang dapat dilakukan secara mandiri oleh berbagai elemen masyarakat. Bagi komunitas di wilayah krisis dan kampung-kampung, agenda kegiatan yang diserukan dapat meliputi penyelenggaraan diskusi kampung di balai warga atau rumah ibadah, serta mengadakan nonton bareng (nobar) film tentang perlawanan warga terhadap proyek perusak.

Selain itu, warga juga diajak membuat mural, spanduk, poster, atau grafiti di ruang publik, melakukan aksi doa bersama, ruwatan, atau ritual adat, serta mendokumentasikan lalu menyebarkan cerita perjuangan tersebut ke publik. “Tidak ada bentuk perayaan yang terlalu kecil. Setiap lingkar diskusi, setiap mural, setiap obrolan di teras rumah adalah bagian dari veto rakyat yang menolak kampungnya dijadikan zona pengorbanan,” ungkap Jatam.

Sementara itu, bagi jaringan komunitas, kolektif, dan organisasi rakyat, agenda dapat berupa diskusi publik, kelas rakyat, serta forum lintas kampung baik luring maupun daring. Agenda ini mencakup pembangunan aksi serentak di berbagai kota dan kampung berupa long march, mimbar bebas, pertunjukan teater jalanan, pameran foto, hingga aksi simbolik lainnya dengan memastikan suara perempuan, pemuda, dan masyarakat adat menjadi suara utama.

Adapun bagi komunitas seni, media, akademisi, dan publik, Jatam mengajak untuk mengangkat cerita perjuangan warga dalam mempertahankan ruang hidupnya. Caranya, bisa melalui karya visual, musik, puisi, liputan mendalam, podcast, video pendek, hingga tulisan opini dan penelitian yang berpihak pada rakyat.

Untuk di ruang digital, Jatam mengajak untuk meramaikannya dengan mengangkat kisah-kisah tapak krisis, suara komunitas, dan tuntutan mereka. Hal ini agar HATAM tidak hanya hadir di satu lokasi, tetapi bergema di seluruh lini masa dan percakapan publik. Sebab, HATAM bukan hanya milik satu jaringan atau satu tempat.

“HATAM adalah undangan terbuka bagi siapa saja yang ingin berdiri bersama warga biasa yang menjaga kampungnya dari cengkeraman ekstraktivisme. Rayakan HATAM di tempatmu, dengan caramu, bersama orang-orang di sekitarmu. Kecil atau besar, sunyi atau ramai, setiap tindakan adalah bagian dari upaya Menghadang Ekstraktivisme, Meneguhkan Veto Rakyat,” tegas Jatam dalam seruannya.