Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026, AJI Indonesia Desak Negara Hentikan Impunitas dan Praktik Sensor

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menegaskan bahwa kebebasan pers bukan sekadar slogan tahunan, melainkan fondasi utama demokrasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut ditegaskan oleh AJI Indonesia pada momentum World Press Freedom Day 2026 atau Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Mei.

“Tanpa pers yang bebas, tidak ada kontrol terhadap kekuasaan, dan tanpa kontrol, demokrasi hanya menjadi prosedur tanpa makna,” demikian ditegaskan AJI Indonesia dalam pernyataan resminya dikutip pada Minggu, 3 Mei 2026.

AJI Indonesia menekankan bahwa peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen global dalam melindungi jurnalis. Kebebasan berekspresi dan hak publik atas informasi tidak boleh dikorbankan atas nama stabilitas, keamanan, atau kepentingan politik jangka pendek.

Namun, realitas di Indonesia menunjukkan arah yang mengkhawatirkan. Organisasi profesi jurnalis ini mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis terus terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari intimidasi fisik, serangan digital, kriminalisasi, hingga tekanan ekonomi yang sistematis terhadap media.

AJI Indonesia mencatat pada tahun 2025 terjadi kekerasan pada jurnalis sebanyak 91 kasus, baik kekerasan fisik maupun digital. Merujuk pada laporan Reporters Without Borders (RSF), peringkat kebebasan pers Indonesia pada tahun 2026 turun posisi 129 dari 180 negara, dengan kategori ‘sulit’. Turun dari peringkat 127 pada tahun 2025.

Selain kekerasan fisik dan digital, AJI Indonesia mengungkapkan kemunculan kembali praktik sensor dan swasensor (self-censorship) yang kian menguat. Menurut mereka, tren ini membangkitkan memori kelam era Orde Baru di mana praktik serupa lazim dilakukan.

“Banyak jurnalis dan redaksi terpaksa melakukan swasensor dengan membatasi diri, menghindari isu-isu sensitif, atau mengubah substansi liputan karena mempertimbangkan tekanan politik, ancaman hukum, maupun kepentingan ekonomi,” ungkap AJI Indonesia dalam pernyataannya.

Sementara itu, AJI Indonesia mengungkapkan, praktik sensor dilakukan pihak pemerintah maupun lembaga bisnis dengan menekan media agar melakukan penghapusan atau takedown berita, mengubah judul maupun isi berita, berita titipan sampai ancaman penghentian iklan/kerja sama.

Menurut AJI Indonesia, situasi ini sama berbahayanya dengan kekerasan fisik atau digital, karena secara perlahan menggerus independensi dan keberanian pers. “Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang aman bagi jurnalis semakin menyempit. Ketika sensor dan swasensor menjadi praktik yang dianggap “normal”, maka publiklah yang dirugikan karena kehilangan akses terhadap informasi yang benar dan kritis,” tegas mereka.

Oleh karena itu, AJI Indonesia mendesak kepada negara untuk menjamin keselamatan jurnalis, tanpa pengecualian. Setiap kasus kekerasan terhadap jurnalis harus diusut tuntas melalui proses hukum yang transparan, akuntabel, dan independen. Kegagalan menyelesaikan kasus-kasus ini adalah bentuk pembiaran.

AJI Indonesia juga mendesak kepada negara untuk menghentikan impunitas sekarang juga. “Tidak boleh ada kompromi terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Penegakan hukum harus tegas dan tidak diskriminatif. Impunitas adalah musuh utama kebebasan pers,” tegas AJI Indonesia.

Mereka juga mendesak untuk menghentikan praktik sensor. Menurut AJI Indonesia, Pemerintah maupun lembaga bisnis wajib paham bahwa pers yang independen adalah pilar keempat demokrasi. Independensi adalah syarat mutlak bagi pers untuk menghasilkan informasi (karya jurnalistik) yang benar.

Dengan demikian, lanjut AJI Indonesia, siapa pun dapat menggunakan informasi yang benar untuk mengambil keputusan yang tepat. Silakan pasang iklan atau kerja sama dengan media, tapi jangan sensor berita. “Hentikan praktik swasensor. Perusahaan media mesti ciptakan independensi di ruang redaksi, sehingga para jurnalis tidak lagi melakukan swasensor,” tegas mereka.

Selain itu, AJI Indonesia juga mendesak negara untuk menghentikan kriminalisasi jurnalis dan gugatan hukum untuk bungkam media atau Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Aparat penegak hukum, polisi, jaksa maupun hakim mesti hentikan kasus-kasus kriminalisasi dan SLAPP dengan menyerahkan sengketa pers ke Dewan Pers, lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di tanah air.

Terakhir, AJI Indonesia menyerukan untuk memperkuat solidaritas jurnalis dan media. Di tengah tekanan yang meningkat, solidaritas bukan pilihan, melainkan keharusan. Mereka menegaskan bahwa serangan terhadap satu jurnalis atau media adalah serangan terhadap seluruh profesi atau pers. “Lindungi jurnalis dan media. Hentikan impunitas. Lawan sensor. Selamatkan demokrasi,” tegas mereka.