Hari Anti-Tambang 2026: Menolak Lupa Tragedi Lapindo Lewat Aksi Budaya

Dua dekade pascatragedi pengeboran gas PT Lapindo Brantas, semburan lumpur panas di Porong tidak hanya gagal dibendung, tetapi terus meluas dan melumat ruang hidup warga setiap tahun. Menolak pasrah atas kehancuran ekologis yang permanen ini, warga korban Lapindo bersama jaringan masyarakat sipil bersiap merebut kembali kedaulatan tanah mereka melalui aksi kultural dalam peringatan Hari Anti-Tambang (HATAM) 2026.

Agenda refleksi akbar ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari penuh, yakni pada Jumat hingga Sabtu, 29 dan 30 Mei 2026. Berpusat di Taman Dwarakerta, Jatirejo, Sidoarjo, seluruh rangkaian acara peringatan HATAM 2026 sekaligus 20 tahun tragedi Lumpur Lapindo ini akan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.

Tema yang diusung dalam peringatan HATAM tahun ini adalah “Dari Lapindo ke Seluruh Pulau: Menghadang Ekstraktivisme, Meneguhkan Veto Rakyat”. Pilihan tema tersebut merupakan refleksi bersama untuk membongkar klaim pembangunan semu yang kerap merugikan ruang hidup warga lokal.

Dalam momentum krusial ini, warga Porong yang terpisah akibat penggusuran massal bersama jaringan masyarakat sipil dari berbagai daerah akan menggelar ritual adat “Sambang Buyut” atau ziarah leluhur. Langkah kultural ini diambil sebagai simbol pengikat kembali ikatan persaudaraan dan simpul sosial mereka yang telah tercerai-berai.

Selain ritual sakral tersebut, pelataran Taman Dwarakerta juga akan diramaikan oleh Pasar Rakyat yang menjajakan produk UMKM serta komoditas komunitas dari berbagai daerah. Pengunjung juga dapat menyaksikan Pameran Karya yang menampilkan lukisan anak-anak Sidoarjo, ilustrasi poster perlawanan, arsip foto Porong periode 2006–2026, foto perlawanan tambang lintas pulau, hingga dokumenter audiovisual.

Sektor kesenian tradisional dan panggung rakyat juga turut menyemarakkan acara peringatan HATAM 2026 melalui penampilan Ludruk Warna Budaya Pagesangan. Tidak ketinggalan, kelompok Teater Smaraganesha dan KPJ Waru Sidoarjo dipastikan ikut naik panggung untuk menyuarakan aspirasi warga.

Bagi pencinta sinema dan seni rupa, ada Biennale Jogja yang akan menggelar agenda nonton bareng dan diskusi film berjudul “Saya Tidak Ingin Mereka Mengubur Cerita Saya”. Kolaborasi ini juga mencakup lokakarya melukis bersama serta aksi pembuatan live mural yang dikomandoi oleh XTGT Crew, sebuah komunitas atau kolektif seniman grafiti yang berbasis di Jombang, Jawa Timur.

Sesi edukasi publik juga akan dipertajam melalui Diskusi Publik bertema “Kolonialisme Industri Ekstraktif dan Transisi Energi Palsu: Suara Perlawanan dari Garis Depan Krisis”. Melalui forum ini, warga menegaskan bahwa proyek bermerek Proyek Strategis Nasional (PSN) atau transisi energi tidak boleh dibangun di atas reruntuhan kehidupan rakyat.

Acara ini merupakan gerakan kolektif warga korban Lumpur Lapindo bersama puluhan organisasi masyarakat sipil di berbagai daerah. Beberapa di antaranya meliputi Komunitas Ar Rohma, Sanggar Alfaz, Posko KKLULA, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), WALHI Jawa Timur, Yayasan Biennale Yogyakarta, FNKSDA, Gusdurian, hingga Forbanyuwangi.

Peringatan HATAM 2026 di Sidoarjo ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan panggung bagi keberanian orang-orang biasa seperti petani, nelayan, dan kaum ibu di dapur umum. Setiap kehadiran publik dalam ruang-ruang solidaritas ini dinilai sebagai wujud nyata dari hak veto rakyat dalam menuntut keadilan ekologis secara nasional.

“Dari Sidoarjo hingga ke seluruh pelosok negeri, suara rakyat tidak boleh diredam! Mari merapat, bergerak, dan bersuara bersama dalam rangkaian peringatan Hari Anti-Tambang (HATAM) 2026. Kita teguhkan kembali hak veto rakyat atas ruang hidupnya,” demikian ditegaskan JATAM, sebagaimana dikutip dari akun Instagram resminya.

Sebagai informasi, Hari Anti-Tambang (HATAM) diperingati setiap tanggal 29 Mei secara nasional oleh masyarakat sipil, komunitas terdampak, dan organisasi lingkungan. Hari peringatan ini awalnya diinisiasi sebagai bentuk perlawanan sekaligus duka cita mendalam atas tragedi semburan lumpur Lapindo yang meletus di Sidoarjo pada 2006 silam.

Melalui penegasan tema tahun ini, warga berkomitmen penuh untuk menghentikan laju ekspansi industri ekstraktif ugal-ugalan yang merusak lingkungan. Menghadang ekstraktivisme berarti membongkar klaim pembangunan menipu, menuntut penghentian proyek destruktif, dan menolak kebijakan yang melapangkan jalan bagi oligarki.

Masyarakat sipil secara tegas menyatakan bahwa tidak semua proyek berlabel pertumbuhan, Proyek Strategis Nasional (PSN), maupun transisi energi adalah kemajuan sejati. Apabila seluruh agenda ekonomi tersebut nyatanya dibangun di atas reruntuhan kehidupan rakyat, maka hal itu merupakan sebuah kejahatan ekologis.

Oleh karena itu, hak rakyat di wilayah krisis ekologis bukan lagi sekadar hak untuk didengar pendapatnya dalam forum formal. Rakyat sejatinya memiliki hak veto mutlak, yakni hak dasar untuk berkata “tidak” terhadap setiap proyek yang mengancam ruang hidup mereka.

Veto rakyat ini terus hidup dan dirawat melalui berbagai aksi nyata di lapangan, mulai dari menghalangi alat berat hingga menggugat izin ke pengadilan. Warga di berbagai daerah bahkan menyatakan siap berdiri di depan kampung halaman mereka sendiri meskipun harus berhadapan dengan aparat dan kekerasan.

Melalui momentum HATAM 2026, ruang ini hadir untuk menyambungkan simpul-simpul veto lokal tersebut agar tidak lagi dianggap sebagai suara yang terpisah. Suara-suara dari garis depan krisis ini akan disatukan menjadi sebuah sikap politik bersama yang solid dari banyak pulau di Indonesia.

Peringatan ini juga menegaskan komitmennya untuk tidak merayakan lembaga atau organisasi formal tertentu dalam pergerakannya. Momentum historis ini justru didedikasikan untuk merayakan keberanian orang-orang biasa yang namanya kerap kali luput dalam narasi sejarah besar.

Apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya diberikan kepada kaum ibu di dapur umum serta para petani dan nelayan yang konsisten bertahan di ruang hidupnya. Penghormatan serupa juga ditujukan bagi para pemuda pendokumentasi konflik serta masyarakat adat yang teguh menjaga hutan ulayat mereka.

“Mereka bukan sekadar ‘korban’, melainkan subjek utama perjuangan yang tidak akan berhenti di satu kampung atau satu pulau saja. Perjuangan ini akan terus hidup di mana saja selama ada yang menjaga, menolak, dan bertahan, di situlah HATAM berada,” tegas JATAM dalam pernyataan di akun Instagram resminya.