Dr. Riyanto: Baju Khas Kota Malang Tidak Cocok karena Belum Cocok dengan Jiwa Masyarakatnya

Kebijakan penetapan baju khas Kota Malang melalui Surat Keputusan (SK) menuai kritik tajam karena dinilai kurang melibatkan partisipasi aktif dan uji publik dari masyarakat luas. Identitas visual yang dihasilkan justru dianggap belum mampu menyentuh aspek sosiologis serta karakter asli warga Kota Malang yang dikenal sangat egaliter.

Perpaduan unsur arsitektur kolonial dan busana kerajaan dalam desain baju tersebut dikhawatirkan dapat membangkitkan trauma sejarah masa lalu. Alih-alih membanggakan era kolonial 1914, pemerintah daerah disarankan untuk lebih menggali simbol-simbol perjuangan bangsa yang jauh lebih merepresentasikan semangat kemerdekaan.

Dibutuhkan kajian mendalam dari perspektif antropologi dan arkeologi untuk memastikan setiap ornamen busana memiliki landasan artefak yang kuat dan tidak asal tempel. Pendekatan lintas disiplin ini sangat penting agar kebijakan identitas kota tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki makna filosofis yang diakui secara luas.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang diharapkan tidak terburu-buru dalam memaksakan penggunaan seragam baru ini sebelum terciptanya konsensus dan rasa memiliki di hati rakyat. Identitas sebuah daerah akan menjadi populer dan abadi hanya jika ia mampu selaras dengan jiwa masyarakat yang menjadi pondasi utamanya.

Selengkapnya, tonton diskusi antara Dadik Wahyu Chang dengan Dr. Riyanto (Ki Riyanto), seorang pakar antropologi budaya dan tata negara dari Universitas Brawijaya (UB), Kota Malang. Fokus utama pembahasan adalah kritik dan analisis terhadap kebijakan penetapan baju khas Kota Malang yang saat itu sedang ramai diperbincangkan.