DPR Targetkan UU Ketenagakerjaan Baru Rampung Akhir 2026

Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak)  melakukan audiensi dengan DPR RI dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Jumat, 1 Mei 2026. Mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi pimpinan Komisi III dan Komisi IX DPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, Dasco menegaskan komitmen parlemen untuk mempercepat pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menargetkan regulasi tersebut rampung paling lambat pada akhir tahun ini.

“Tentang Undang-Undang Tenaga Kerja, tadi juga Pemerintah dan DPR sudah sepakat bahwa paling lambat akhir tahun ini kita melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru,” ujar Dasco saat memimpin agenda audiensi yang berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 1 Mei 2026.

Meski demikian, Dasco mengingatkan bahwa kecepatan penyusunan UU tersebut bergantung pada keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Ia mendorong organisasi buruh dan pengusaha (APINDO) untuk segera merumuskan substansi matang sebelum dibahas di parlemen.

“Lambat atau cepat dari Undang-Undang ini sebenarnya tergantung dari kawan-kawan buruh sekalian. Ini organisasi-organisasi buruh dan APINDO itu akan duduk untuk merumuskan apa-apa yang akan kemudian dibahas di Undang-Undang. Nah nanti kalau di situ kemudian sudah matang baru kemudian dibawa ke DPR nanti kita kemudian akan bahas bersama,” ungkapnya.

Baginya, pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif sekaligus meminimalisir potensi sengketa hukum di kemudian hari. Politisi Partai Gerindra tersebut menilai bahwa pelibatan aktif buruh sejak tahap awal menjadi kunci agar Undang-Undang yang dihasilkan tidak kembali digugat ke MK.

“Soalnya, kita bukan merevisi Undang-Undang yang lama. Amanat putusan MK adalah kita harus membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Pada prinsipnya Pemerintah juga sudah minta bahwa sampai dengan akhir tahun ini, itu Undang-Undang Ketenagakerjaan harus selesai,” ungkapnya.

“Nah, supaya kemudian Undang-Undang itu tidak mubazir, tidak digugat lagi ke MK yang monggo ini teman-teman buruh yang “masak”. Nanti kita bahas sama-sama dengan pemerintah dan DPR di sini. Dan itu timnya itu full akan banyak memang teman-teman dari teman-teman pekerja yang kemudian aktif di situ,” tuturnya.

Selain menerima aspirasi, DPR RI juga telah meneruskan poin-poin tuntutan buruh kepada pemerintah. Dasco turut mengimbau agar aksi May Day 2026 tetap berjalan tertib dan kondusif.

Sebagai informasi, dalam aksi May Day 2026, aliansi GEBRAK mengusung sejumlah tuntutan utama, mulai dari reformasi sistem pengupahan nasional hingga evaluasi menyeluruh terhadap praktik outsourcing. Buruh juga menyoroti disparitas upah antardaerah, lemahnya pelindungan bagi pekerja tidak tetap, serta urgensi jaminan kepastian kerja bagi pekerja sektor informal dan digital.