Bob Hasan: UU PPRT Kado Hari Kartini dan Pelita Pelindungan Bagi PRT

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menyebut pengesahan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) sebagai kado spesial Hari Kartini. Baginya, regulasi ini adalah tonggak sejarah dalam menghadirkan kepastian hukum bagi jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

“Habislah gelap, terbitlah terang. Kiranya undang-undang ini menjadi pelita pelindungan bagi seluruh pekerja rumah tangga,” ujar Bob Hasan saat menyampaikan laporan Baleg dalam Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 21 April 2026.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut menyampaikan bahwa pengesahan UU PPRT tersebut mengakhiri penantian panjang selama hampir dua dekade. Selain itu, kata dia, pengesahan ini juga menjadi momentum penting dalam pengakuan dan pelindungan jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

Bob Hasan menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) merupakan usul inisiatif DPR RI yang dibahas secara intensif sejak 2025. Dalam prosesnya, kata dia, Baleg DPR RI membuka ruang partisipasi publik atau meaningful participation dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) serta kunjungan ke sejumlah perguruan tinggi.

Sejumlah pihak yang terlibat antara lain Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan, organisasi keagamaan seperti Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah, serta kalangan akademisi. Menurutnya, keterlibatan tersebut menjadi bagian dari upaya menyusun regulasi yang responsif terhadap kebutuhan pekerja rumah tangga.

Dalam pembahasan RUU PPRT bersama pemerintah, Bob Hasan mengungkapkan bahwa Baleg DPR RI menyelesaikan sebanyak 409 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibahas secara maraton hingga malam sebelum pengesahan.

Adapun substansi dalam UU PPRT ini mencakup sejumlah pengaturan penting, antara lain hak pekerja rumah tangga untuk memperoleh jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, mekanisme perekrutan yang dapat dilakukan secara langsung maupun melalui perusahaan penempatan, serta kewajiban perusahaan penempatan pekerja rumah tangga (P3RT) untuk berbadan hukum dan memiliki perizinan berusaha.

Selain itu, UU PPRT juga mengatur larangan bagi perusahaan penempatan untuk memotong upah pekerja, serta mendorong penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi bagi calon pekerja rumah tangga.

Dari sisi pengawasan, pemerintah pusat dan daerah diberikan peran dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk dengan melibatkan perangkat lingkungan guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Ia menilai UU PPRT ini berlandaskan prinsip kekeluargaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Undang-Undang ini juga memberikan pengakuan dan pelindungan hukum bagi pekerja rumah tangga yang berusia di bawah 18 tahun yang telah bekerja sebelum undang-undang ini berlaku, sebagai bagian dari masa transisi.

Dengan telah disahkannya UU PPRT ini, Bob Hasan pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan. “UU PPRT ini adalah kado di Hari Kartini. Semoga memberikan kepastian hukum dan kesejahteraan bagi para pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia,” tuturnya.