BGN Klarifikasi Soal Viral 70 Ribu Motor Listrik Proyek MBG

Video yang memperlihatkan sepeda motor listrik berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) viral di media sosial TikTok. Perekam video mengatakan bahwa ada 70 ribu motor listrik yang hendak diberikan kepada para pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jawa Barat.

Berdasarkan pantauan EPOCHSTREAM, video dengan tulisan “Kaum sakit hati makin MERIANG AJA DAH liat VT ini,” diunggah oleh akun TikTok NOVIR007 (@novir007). Dalam video tersebut tampak puluhan ribu sepeda motor listrik berlogo BGN terparkir rapi di sebuah gudang dan masih ditutupi plastik bening.

“Tuh motor buat program MBG, buat petugas MBG-nya tuh, keren kan Pak Prabowo. Nyediain motor buat MBG-nya tuh, Badan Gizi Nasional, nganterin omprengnya pake motor tuh, nih motornya tuh, kurang gimana lagi coba pemerintah tuh,” kata perekam video sebagaimana dikutip pada Selasa, 7 April 2026.

Viralnya video 70 ribu sepeda motor listrik tersebut pun mendapat beragam respons dari warganet. Salah satunya dari pengguna TikTok dengan username @sawienak4. “Bukan sakit hati mas, tapi merasa malu.. anggaran dipakai serasa membelikan seblak malu mas malu.. kacau,” tulisnya dengan stiker “duo ngo”.

Sementara itu, pengguna TikTok lainnya merasa kesal dengan hal tersebut. Salah satunya Franky (@omfrank706). Ia pun menyindir apakah tidak sekalian para pegawai SPPG diberikan mobil Pajero Sport. “Sekalian mobil aja biar gak kehujanan, lebih baik kasih Pajero biar keren bang. Keren banget kasih Pajero pegawai MBG-nya bang biar mantap,” tulisnya.

Menanggapi video viral di TikTok tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan ribuan motor listrik tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 untuk mendukung operasional proyek MBG, khususnya bagi Kepala SPPG.

“Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan di Jakarta pada Selasa, 7 April 2026. Ia menegaskan bahwa meski masuk anggaran tahun 2025, realisasi pengadaannya secara administratif dan keuangan baru berlangsung pada tahun 2026 melalui mekanisme resmi pemerintah.

Dadan memaparkan bahwa pada akhir tahun 2025, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sehingga anggarannya masuk ke Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Ia mengklaim mekanisme ini telah sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2025, di mana pembayaran dilakukan dalam dua tahap. “Termin 1 atas terselesaikannya 60% unit dan termin 2 untuk penyelesaian hingga 100% unit,” jelasnya.

Namun, hingga akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 21.801 unit atau 85,01% dari total 25.644 unit yang dikontrakkan. “Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara dengan penihilan RPATA bersamaan dengan pembayaran tahap 2,” ujarnya.

Oleh karena itu, terkait informasi dalam video viral yang menyebutkan bahwa jumlah pengadaan motor listrik oleh BGN mencapai 70.000 unit, Dadan menegaskan kabar tersebut tidak benar atau hoaks. Ia mengungkapkan bahwa realisasi total yang dipesan pada tahun 2025 hanya mencapai 21.801 unit.

Ia juga menyebutkan bahwa seluruh unit motor tersebut merupakan hasil produksi dalam negeri, yakni di Citeureup, Jawa Barat, dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 48,5%. “Ini adalah bagian dari upaya kami untuk tidak hanya mendukung operasional program, tetapi juga mendorong industri nasional melalui penggunaan produk dalam negeri,” ungkapnya.

Dadan menyampaikan seluruh kendaraan masih dalam tahap penyelesaian administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN). Pendistribusian akan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan operasional di masing-masing wilayah. “Setelah lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan,” katanya.