Baju Khas Kota Malang Tidak Melibatkan Rakyat dalam Pembuatannya

Penetapan baju khas Kota Malang melalui kebijakan top-down dinilai telah menciptakan jarak yang lebar antara kemauan penguasa dengan aspirasi nyata masyarakat di tingkat akar rumput. Tanpa adanya proses deliberasi yang matang, produk identitas yang beberapa waktu lalu telah diresmikan ini justru terasa seperti paksaan politik identitas yang kurang berakar pada keinginan rakyat secara luas.

Persekutuan antara kepentingan elitis tradisional dan sisa-sisa pola pikir kolonial dianggap menjadi pemicu lahirnya kebijakan yang sangat hierarkis dan feodalistik. Hal ini sangat kontradiktif dengan watak asli masyarakat Kota Malang yang secara sosiologis sangat menjunjung tinggi nilai-nilai egaliter dan hubungan yang setara.

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang seharusnya berperan sebagai playmaker yang mengatur ritme komunikasi publik, bukan justru memonopoli peran sebagai eksekutor tunggal yang mengabaikan keterlibatan warga. Pemanfaatan teknologi digital dan forum budaya seharusnya bisa menjadi jembatan untuk menguji kualitas sebuah karya sebelum diformalisasikan ke dalam sebuah hukum.

Kota Malang sebagai kota kreatif dunia perlu lebih fokus pada pembangunan kelas kreatif dan kualitas sumber daya manusia daripada sekadar mengejar formalitas administratif yang kaku. Dengan mengedepankan etika publik dan moralitas bersama, identitas kota akan tumbuh secara organik sebagai kebanggaan kolektif yang mempersatukan seluruh elemen warga.

Selengkapnya, tonton diskusi antara Dadik Wahyu Chang dengan Prof. Djoko Saryono, guru besar Pendidikan Bahasa dan Satra Indonesia Universitas Negeri Malang (UM), mengenai kritik terhadap kebijakan Pemkot Malang terkait penetapan baju khas daerah yang dinilai tidak melibatkan rakyat secara luas dalam pembuatannya.