António Guterres: Kebebasan Pers Adalah Fondasi Utama Hak Asasi Manusia dan Perdamaian

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres, menegaskan bahwa segala bentuk kebebasan di dunia sangat bergantung pada tegaknya kebebasan pers. Tanpa pers yang bebas, ia menilai hak asasi manusia (HAM), pembangunan berkelanjutan, hingga perdamaian global mustahil dapat diwujudkan.

Guterres menyoroti realitas pahit di mana jurnalis sering kali menjadi korban pertama dalam situasi konflik maupun di bawah rezim yang otoriter. Para pencari berita ini harus mempertaruhkan segalanya demi melaporkan kebenaran di wilayah yang antipati terhadap pengawasan publik.

“Orang sering mengatakan bahwa dalam perang, kebenaran adalah korban pertama. Namun, terlalu sering korban pertamanya adalah para jurnalis yang mempertaruhkan segalanya untuk melaporkan kebenaran tersebut—bukan hanya dalam perang, tetapi di mana pun mereka yang berkuasa takut akan pengawasan,” ungkap Guterres dalam pesannya dikutip pada Minggu, 3 Mei 2026.

Menurut Guterres, pekerja media di seluruh penjuru dunia terus menghadapi ancaman serius mulai dari penyensoran hingga pelecehan hukum. Bahkan, beberapa tahun terakhir mencatat lonjakan tajam pembunuhan jurnalis di zona perang yang dilakukan secara sengaja.

Ia menyebutkan bahwa kondisi ini diperparah dengan tingkat impunitas yang mencapai angka 85 persen terhadap kasus kejahatan yang menimpa para jurnalis. Angka tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pelaku kekerasan terhadap pers berakhir tanpa penyelidikan maupun hukuman yang setimpal.

Selain ancaman fisik, kebebasan pers kini tengah menghadapi tekanan besar akibat perubahan teknologi, tekanan ekonomi, dan manipulasi informasi. Guterres memperingatkan bahwa ketika akses terhadap informasi tepercaya terkikis, maka rasa tidak percaya akan mulai tumbuh di tengah masyarakat.

Tidak hanya itu, ia menilai bahwa distorsi dalam debat publik akibat lemahnya jurnalisme turut memperlemah kohesi sosial dalam sebuah negara. Menurutnya, hal ini berpotensi membuat berbagai krisis menjadi jauh lebih sulit untuk dicegah maupun diselesaikan secara damai.

“Ketika akses terhadap informasi yang tepercaya terkikis, rasa tidak percaya mulai berakar. Ketika debat publik menyimpang, kohesi sosial melemah. Dan ketika jurnalisme dirusak, krisis menjadi jauh lebih sulit untuk dicegah dan diselesaikan,” ungkap mantan Perdana Menteri Portugal tersebut.

Menutup pernyataannya pada Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026, Guterres menyerukan masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak jurnalis. Ia mengajak dunia untuk bersama-sama membangun ruang yang aman bagi kebenaran dan para pembawa kebenaran itu sendiri.

“Segala bentuk kebebasan bergantung pada kebebasan pers. Tanpa itu, tidak akan ada hak asasi manusia, tidak ada pembangunan berkelanjutan—dan tidak ada perdamaian. Pada Hari Kebebasan Pers Sedunia ini, marilah kita melindungi hak-hak jurnalis, dan membangun dunia di mana kebenaran—serta mereka yang menyuarakannya—berada dalam kondisi aman,” tuturnya.