AJI Indonesia Desak Prabowo Minta Maaf Usai Tuding Jurnalis ‘Londo Ireng’

Kelompok organisasi jurnalis dan media mengecam pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menuding jurnalis sebagai ‘londo ireng’. Pelabelan itu diungkapkan Presiden Prabowo dalam pidatonya saat acara puncak peringatan Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada Kamis, 23 Juli 2026.

Presiden mengatakan bahwa ‘londo ireng’ masih ada hingga sekarang dan mengaitkannya dengan pihak-pihak yang menurutnya lebih mengabdi kepada kepentingan bangsa lain. Dalam bagian pidato yang sama, ia juga menuding jurnalis, pengamat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terus menyebarkan narasi negatif tentang Indonesia.

“Kami menilai, pelabelan tersebut merendahkan, mengecilkan, dan mendelegitimasi profesi dan kerja-kerja jurnalis. Apalagi istilah tersebut memiliki konotasi yang dianggap berkhianat, membelot, atau membela kepentingan asing dibandingkan bangsanya sendiri,” tegas Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, dalam keterangan resminya pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Dalam catatan sejarah, ‘londo ireng’ merupakan istilah peyoratif untuk menyebut orang Indonesia yang berpihak kepada pemerintah Belanda, sehingga dipandang mengkhianati bangsanya sendiri. Di berbagai daerah, istilah ini juga digunakan untuk menyebut “antek penjajah”, “kolaborator”, atau orang yang dianggap lebih membela kepentingan asing.

Nany menilai pernyataan Presiden Prabowo tersebut berlawanan dengan semangat dan mandat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Menurutnya, negara berkewajiban untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan pers bekerja secara bebas, aman, profesional, dan bertanggung jawab.

Nany menilai tuduhan tersebut tidak mendasar dan tidak tepat dilontarkan seorang Kepala Negara. Ia menegaskan bahwa jurnalis bekerja untuk menyampaikan fakta kepada publik. “Jurnalis dan media bekerja di bawah naungan UU. Dalam menjalankan kerja jurnalistiknya, memiliki rambu-rambu yang diatur dalam kode etik jurnalistik (KEJ),” tegasnya.

Nany menilai pernyataan Presiden Prabowo tak hanya merendahkan jurnalis, tetapi juga berbahaya bagi iklim kebebasan pers dan demokrasi. Menurutnya, jurnalis dan media yang menulis kritis soal kebijakan pemerintah bertujuan untuk mendorong perbaikan tata kelola program agar berjalan dengan baik dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Alih-alih memperbaiki kebijakan yang dikritik, Ketua Umum AJI Indonesia mengungkapkan bahwa pemerintah lebih suka menyerang jurnalis atau mereka yang menyampaikan kritik. “Padahal kritik adalah hal wajar di negara demokrasi. Jurnalis memang berperan sebagai anjing penjaga dan menjadi corong publik,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa ini bukan kali pertama Presiden Prabowo memusuhi jurnalis. Sebelumnya, Presiden mengusir jurnalis saat ia berpidato. Perlakuan buruk presiden pada jurnalis ini menunjukkan pada dunia internasional kalau Indonesia bukan negara penjaga demokrasi, melainkan negara yang represif terhadap media.

Atas dasar tersebut, Nany menyampaikan bahwa kelompok organisasi jurnalis dan media mendesak Presiden Prabowo Subianto meminta maaf secara resmi dan terbuka. “Presiden dan seluruh jajaran pemerintah harus menghentikan pelabelan, stigmatisasi, kriminalisasi, serta narasi negatif terhadap kerja-kerja jurnalis, media, pengamat dan kelompok masyarakat sipil yang menjalankan fungsi kontrol publik,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Nany, pemerintah harus menjamin keselamatan jurnalis dan memastikan tidak ada intimidasi, kekerasan, serta kriminalisasi terhadap jurnalis dan media akibat pemberitaan yang kritis. “Kami mendesak Presiden dan jajarannya menunjukkan kepemimpinan yang demokratis dan menghormati kebebasan pers,” tegasnya.

Kelompok organisasi jurnalis dan media tersebut terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara (AJMAN), Koalisi Media Alternatif (KOMA), The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), Pewarta Foto Indonesia (PFI), dan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN).