Sapi Perah Bernama Bromo

Ambisi pemerintah menyulap Bromo Tengger Semeru menjadi “Bali Baru” nyatanya membawa gelombang beton yang menabrak ruang spiritual masyarakat Tengger. Kawasan konservasi ini terus diperah untuk mengisi kas negara, sementara warga lokal dipaksa puas menelan sisa remahannya.

***

Berjalan di atas Jembatan Kaca Bromo membuat Aulia Firdausyiah takjub. Kreator konten asal Kabupaten Probolinggo ini terpukau dengan suguhan panorama Gunung Bromo, Gunung Batok, dan Gunung Semeru dalam satu bentang alam.

Aulia awalnya takut menjajal jembatan kaca di atas jurang sekitar 80 meter tersebut. Namun lambat laun, ia terkesan dengan panorama jurang yang menurutnya estetik. “Seru banget, aku bisa melihat Bromo dari spot lain. Dari atas, aku melihat keindahan seperti di luar negeri,” katanya.

Jembatan Kaca Bromo berada di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura. Wahana sepanjang 130 meter ini dibuka untuk wisatawan pada Sabtu, 27 Juni 2026. Sayangnya, meski dibangun di zona pemanfaatan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), jembatan melewati zona rimba yang menurut Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 seharusnya bebas dari gangguan.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, mengklaim bahwa pembukaan Jembatan Kaca Bromo ini menjadi momen yang telah lama dinantikan masyarakat dan pelaku pariwisata. Menurutnya, wahana anyar ini akan melengkapi beragam destinasi di TNBTS.

Untuk menjajal jembatan kaca tentunya tak gratis. Wisatawan domestik, tak terkecuali masyarakat Tengger–masyarakat adat yang telah hidup ratusan tahun di kawasan ini– dikenakan biaya tiket sebesar Rp 55 ribu, sedangkan wisatawan mancanegara sebesar Rp110 ribu.

Kawasan Bromo Tengger Semeru merupakan Cagar Biosfer yang telah diakui United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan masuk dalam jaringan World Network of Biosphere Reserves. Penetapan ini dilakukan dalam Sidang International Coordinating Council (ICC) of the Man and the Biosphere (MAB) Programme UNESCO di Paris, Prancis pada 9 Juni 2015.

Misinya, menyelaraskan konservasi keanekaragaman hayati dengan pembangunan ekonomi serta kelestarian budaya lokal. Idealnya berfungsi sebagai laboratorium alam untuk menguji sekaligus mempraktikkan model pembangunan berkelanjutan yang harmonis antara manusia dan lingkungan.

Untuk itu, Heri berharap pengelolaan Jembatan Kaca Bromo dapat menjaga kelestarian lingkungan dan memberdayakan masyarakat Tengger. “Pengelolaan destinasi juga diarahkan terhadap pemberdayaan masyarakat lokal, sinergi dengan UMKM, serta pelestarian adat dan budaya masyarakat Tengger,” harapnya.

Euforia pembukaan wahana buatan ini langsung meledak di media sosial. Akun Instagram Jembatan Kaca Bromo (@bromo_skybridge) gencar menebar promosi. Sederet kreator konten dan pemengaruh (influencer) turut didatangkan untuk mempromosikan proyek peninggalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Mereka mengunggah foto dan video keindahan panorama Bromo Tengger Semeru di akun mereka. Beragam diskon juga ditebar di media sosial. Tak hanya di dunia maya, spanduk promosi bertuliskan ‘Now Open | Bromo Sky Bridge (Jembatan Kaca Bromo)’ bertebaran sepanjang jalan Desa Ngadisari.

Namun, di balik gegap gempita promosi, ada realitas yang tak tersorot kamera. Proyek yang diklaim pemerintah untuk ‘memberdayakan masyarakat Tengger’ ini nyatanya meminggirkan empunya tanah. “Saya pikir warga lokal gratis ya, ternyata tetap bayar,” kata warga Tengger penjual mie ayam dan bakso.

Kepala Desa Ngadisari, Sunaryono, mengungkapkan bahwa lokasi Jembatan Kaca Bromo berada di atas tiga sumber mata air yang disakralkan masyarakat Tengger: Gua, Kedaluh dan Kedaluh Tengah. “Bagi kami itu sakral. Ada waktu tertentu kami melakukan upacara di sumber mata air itu,” katanya pada Minggu, 5 Juli 2026.

Dalam kepercayaan masyarakat Tengger, sumber mata air ibarat sebuah kepala. “Jika melakukan aktivitas di atasnya, itu sama halnya kita menginjak kepala. Coba kalau kepala kita diinjak, masa diam?” tegas Sunaryono. Makanya, masyarakat Tengger pantang beraktivitas di atas kawasan yang ada sumber mata air.

Sayangnya, ia mengatakan masyarakat Tengger nyaris tidak pernah dilibatkan secara aktif sejak perencanaan. Kalaupun ada, hanya melibatkan tokoh tertentu. “Setiap ada pembangunan, sifatnya top down,” ungkapnya.

***

Ambisi Memoles Bromo Jadi “Bali Baru”

Proyek pembangunan Jembatan Kaca Bromo dirancang di ibu kota. Pengabaian terhadap ruang sakral dan nihilnya partisipasi masyarakat Tengger ini menjadi ekses dari birokrasi yang sedang berambisi memoles wajah Bromo Tengger Semeru demi memanjakan turis dan meningkatkan pendapatan negara.

Pendekatan top down yang dikeluhkan Sunaryono itu terekam dalam dokumen negara. Jembatan kaca ini bukanlah inisiatif masyarakat Tengger, melainkan bagian dari agenda pembangunan pariwisata era Presiden Jokowi lewat proyek bernama Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru.

Berbekal Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020—revisi ketiga dari aturan tahun 2016—pemerintah kala itu langsung menunjuk Bromo Tengger Semeru sebagai salah satu dari 10 KSPN Prioritas atau yang dikenal ’10 Bali Baru’, sejajar dengan destinasi lain seperti Danau Toba, Mandalika, hingga Labuan Bajo.

Ambisi ‘Bali Baru’ ini akhirnya membawa gelombang beton. Jembatan kaca hanyalah satu dari beberapa proyek berlabel KSPN. Di empat wilayah penyangga—Ngadiwono (Pasuruan), Sukapura (Probolinggo), Wringinanom (Malang), dan Senduro (Lumajang)—pemerintah membangun gerbang wisata. Sementara itu, kawasan Seruni Point dirombak dengan mendirikan terminal wisata, amfiteater, plaza, hingga sentra komersial.

Intervensi infrastruktur juga masuk ke ruang privat warga. Lewat proyek Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta), ratusan rumah di sepanjang koridor Ngadisari, Tosari, hingga Ranupani direnovasi. Fasad rumah-rumah diseragamkan dengan nuansa arsitektur Tengger untuk disulap menjadi homestay, kafe, dan kios souvenir.

Khusus proyek jembatan kaca, pemerintah menggelontorkan anggaran sekitar Rp15 miliar melalui skema tahun jamak 2021-2022. Eksekusi teknisnya dipercayakan kepada Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur (BGTS) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)—yang saat ini telah bersalin nama menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Pada laman INAPROC atau Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) tercatat bahwa tender jembatan kaca dibuka pada 22 Juni 2021. Pada 27 Agustus 2021, PT Jayapattra Karya Wiguna menang, menyingkirkan 101 peserta, dengan kontrak Rp15.710.515.000.

Meski demikian, perusahaan asal Sidoarjo ini tidak bisa langsung menggarap proyek Jembatan Kaca Bromo karena Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) belum terbit. Kementerian PUPR dan Pemkab Probolinggo kala itu masih harus menyelesaikan hambatan di lapangan, termasuk izin pembebasan beberapa lahan.

Dua bulan kemudian, PT Jayapattra Karya Wiguna akhirnya bisa membentangkan kaca pada akhir Oktober 2021. Selama proses pembangunan, pemerintah bersama perusahaan beberapa kali melakukan uji coba untuk memastikan keamanannya. Pembangunan akhirnya dinyatakan rampung pada Desember 2022.

Kendati telah selesai, Jembatan Kaca Bromo tidak dapat langsung dibuka. Rencana peresmian pada awal 2023 tertunda tanpa kepastian. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sempat meninjau pada 15 Februari 2023. Kemudian, ia meninjau kembali bersama Bupati Probolinggo Muhammad Haris pada 3 Mei 2025.

Mengutip laporan Antara yang dirilis pada Minggu, 12 Juni 2025, Kepala Balai Besar TNBTS Rudijanta Tjahja Nugraha mengatakan alasan belum membuka Jembatan Kaca Bromo karena terganjal perizinan pengelolaan yang ketat. “(Pengelola) bisa swasta atau badan usaha milik daerah (BUMD), prinsipnya entitas bisnis,” katanya.

Wahana anyar ini akhirnya resmi diserahkan kepada pihak swasta pada Kamis, 11 Juni 2026. Balai Besar TNBTS melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) perjanjian sewa aset Barang Milik Negara (BMN) dengan CV Sinergi Permata Semesta—salah satu unit bisnis di bawah The Lawu Group.

Rudijanta mengatakan perjanjian sewa aset berlaku selama lima tahun, terhitung mulai 11 Juni 2026 hingga 10 Juni 2031. Aset yang disewakan cukup luas, meliputi tanah area jembatan seluas 2.429 meter persegi, sarana pendukung dan shuttle area seluas 791 meter persegi, serta infrastruktur utama berupa jembatan pejalan kaki berstruktur lantai kaca seluas 360 meter persegi.

Pemanfaatan aset BMN ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan pengelolaan jembatan kaca dari Kementerian PU kepada Kemenhut pada Oktober 2025 silam. “Infrastruktur ini untuk mendukung pengembangan KSPN sekaligus memperkuat daya tarik wisata alam di kawasan konservasi,” kata Rudijanta.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama CV Sinergi Permata Semesta, Achmad Ridho, menegaskan pengoperasian Jembatan Kaca Bromo akan mematuhi standar operasional prosedur (SOP). “Pada dasarnya, kami telah berpengalaman mengoperasikan jembatan kaca di Kemuning Sky Hills, Jawa Tengah,” ungkapnya.

Ridho juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian kawasan serta memberdayakan masyarakat Tengger, khususnya UMKM. “Kami akan memprioritaskan SDM serta UMKM warga setempat demi kemajuan pariwisata dan kesejahteraan ekonomi bersama,” ujarnya.

Tak jauh berbeda dengan proyek KSPN, pemerintah era Presiden Prabowo Subianto juga hadir untuk memoles TNBTS dengan kebijakan baru bernama Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Satgas ini terbentuk pada 16 April 2026 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2026.

Hashim Djojohadikusumo yang merupakan adik Presiden Prabowo sekaligus menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi ditunjuk sebagai Ketua Satgas. Adapun yang menjadi Wakil Satgas adalah Raja Juli Antoni yang merupakan Menteri Kehutanan (Menhut) di Kabinet Merah Putih.

Dalam rapat di Jakarta pada Rabu, 29 April 2026, Hashim mengatakan hadirnya Satgas ini untuk memperkuat tata kelola kawasan konservasi melalui skema pembiayaan inovatif. Harapannya agar pengelolaan taman nasional bisa lebih berkelanjutan, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat sekitar.

Ia mengklaim inovasi ini bukan bentuk eksploitasi ekonomi. “Inovasi pembiayaan konservasi ini sama sekali bukan untuk komersialisasi. Ecology before tourism. Tourism untuk mendukung ecology. Jadi, kita harus kaji dan berpikir masak-masak tentang ini,” kata Hashim dikutip dari laman resmi Kemenhut.

Menhut menyebutkan bahwa Satgas akan menjadikan 13 taman nasional di Indonesia, salah satunya Bromo Tengger Semeru, sebagai percontohan. Selain itu, ada dua wilayah yang akan jadi percontohan untuk konservasi spesies ikonik, yaitu Lanskap Peusangan di Aceh serta Lanskap Bukit 30 di Jambi dan Riau.

“Kita terus explore. Termasuk mekanisme carbon trading (perdagangan karbon, red) kita coba lakukan. Blended finance (pembiayaan campuran, red) yang melibatkan lembaga filantropi, investasi sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya,” ungkap Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.

Menurut Menhut, Indonesia yang memiliki 57 taman nasional seluas 18 juta hektare perlu mengoptimalkan pendanaan konservasi. Sebab, kata dia, anggaran yang ada saat ini belum mencukupi. “Taman nasional selama ini masih menjadi pusat biaya (cost center), dan kita harus mengubahnya menjadi lebih mandiri,” ujarnya.

—

Jembatan Kaca Bromo telah beroperasi. Wisatawan mulai hilir mudik untuk mencoba meniti lantai kaca, mengagumi lanskap Bromo tanpa menyadari ada ruang spiritual yang terinjak di bawah kaki mereka. Menghadapi proyek yang sudah beroperasi ini, Sunaryono mengatakan tidak bisa berbuat banyak.

Ia menyebutkan perencanaan pembangunan Jembatan Kaca Bromo tersebut dilakukan sebelum dirinya menjadi Kepala Desa. Ketika menjabat sejak tahun 2022, ia hanya mengetahui bahwa pembangunannya sudah berjalan. “Otomatis saya tidak tahu proses musyawarahnya seperti apa dulu,” kata Sunaryono.

Ia mengatakan sudah sempat bertanya kepada kepala desa sebelumnya. Yang bersangkutan, kata Sunaryono, mengatakan juga tidak dilibatkan. Ia pun menduga proses perencanaannya hanya berkomunikasi dengan segelintir tokoh masyarakat Tengger. “Mungkin seperti itu,” ujarnya.

Menurutnya, pola pembangunan top-down seperti Jembatan Kaca Bromo tersebut bukan barang baru bagi masyarakat Tengger. Pola serupa juga terjadi pada beberapa pembangunan hotel dan villa. “Akhirnya apa? Ada tempat sakral yang seharusnya tidak dibangun bangunan, malah dibangun,” sesalnya.

Ia mencontohkan pembangunan hotel di perbukitan atas Kaldera Tengger atau lautan pasir. Bagi masyarakat Tengger, kawasan tersebut bukan hanya sekedar benteng alam penahan air resapan, melainkan ruang sakral yang meliputi Pusung Lingker (Bukit Pusung Lingkar) dan Pusung Gede (Bukit Pusung Agung).

Menurut kepercayaan masyarakat Tengger, Pusung Lingker adalah titik sakral tempat pemujaan. Sedangkan Pusung Gede merupakan perlintasan jalan gaib. “Kawasan itu merupakan perlintasan jalan ke tempat-tempat sakral yang lain. Dimana pusatnya itu di Bromo,” ungkapnya.

Itulah mengapa Sunaryono mengkritik pola pembangunan pemerintah. Menurutnya, setiap ada pembangunan hendaknya melibatkan masyarakat Tengger. Sebab, ada hukum adat yang harus dipatuhi oleh siapapun, termasuk pemerintah.

Ia menyadari kawasan Bromo Tengger Semeru adalah aset negara yang dikelola Balai Besar TNBTS. Namun, ia mengingatkan bahwa secara adat kawasan tersebut milik masyarakat Tengger yang sudah hidup jauh sebelum Indonesia berdiri. “Kita juga punya tanggung jawab menjaga, baik secara fisik maupun nonfisik,” tegasnya.

Bukti nyata dari penjagaan itu, lanjut Sunaryono, adalah tidak adanya masyarakat Tengger yang merambah atau membakar hutan. Sebaliknya, yang merambah hutan justru pihak-pihak yang punya kepentingan. “Contohnya, ada tempat sakral, tapi dibangun hotel. Itu siapa yang merambah?” tuturnya.

Jika pembangunan itu terjadi di masa kepemimpinannya, Sunaryono menegaskan akan menolak keras. Ia berkaca pada Bali yang mulai kehilangan kendali spiritualnya akibat eksploitasi pariwisata. “Bali seperti apa sekarang? Ada turis nyelonong, mabuk, dan lain-lain. Masak kita mau seperti Bali,” tegasnya.

***

Negara Untung, Tengger Buntung

Kekhawatiran Sunaryono bukan isapan jempol. Dampak itu sudah terjadi. Ia mencontohkan peristiwa tiga turis asal Belanda yang memamerkan bokong saat berfoto di kawasan Kaldera, pada Mei 2024 lalu. Sebelumnya, pada September 2022, ada juga turis asal Jerman yang buang air kecil di kawah Gunung Bromo.

Akibat ulah turis tersebut, yang repot ujung-ujungnya pihak desa dan masyarakat Tengger. Belum lagi urusan kecelakaan di jalur rawan, hingga kemacetan panjang saat masa liburan. “Masa kita yang harus mengurusi hal-hal seperti itu terus. Sementara, kita gak dapat apa-apa dari pariwisata ini,” ujarnya.

Selama ini, Sunaryono mengungkapkan desanya tidak pernah mendapat bagian dari pengelolaan kawasan Bromo Tengger Semeru. Semua hasil penjualan tiket dan objek wisata sepenuhnya mengalir ke pemerintah. Sementara, masyarakat Tengger yang menjadi tuan rumah hanya kebagian getahnya.

Pengakuan Kepala Desa Ngadisari ini sangat beralasan jika merujuk pada data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari kunjungan wisatawan ke Bromo Tengger Semeru. Selama periode 2013-2024, total pendapatan yang masuk ke kas negara mencapai Rp186,78 miliar. Selama 12 tahun tersebut, kunjungan tembus 5.852.950 orang, didominasi wisatawan nusantara sebanyak 5.631.796 orang, disusul wisatawan mancanegara sebanyak 221.154 orang.

Pendapatan negara dari hasil menarik PNBP ini mengalami kenaikan mencolok dan menjadi titik balik pertama terjadi pada 2014. Kala itu, lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2014, harga tiket masuk naik dari awalnya Rp10.000 pada 2013 menjadi Rp37.500 untuk wisatawan nusantara, dan Rp72.500 melompat ke angka Rp267.500 untuk wisatawan mancanegara.

Efek kenaikan harga tiket tersebut langsung terasa. Sebagai perbandingan, pada 2013 dengan total 579.132 pengunjung, PNBP yang tercatat adalah Rp6,1 miliar. Namun pada 2014, meskipun jumlah wisatawan menurun menjadi 570.145 orang, angka PNBP justru melonjak tajam menjadi Rp15,17 miliar.

Pola serupa kembali berulang pada 2016. Meski kunjungan menyusut dari 474.011 orang (2015) menjadi 454.800 orang (2016), PNBP justru merangkak naik dari Rp15 miliar menjadi Rp18,12 miliar. Setelah itu, pendapatan negara terus berlipat ganda secara beruntun pada 2017 menjadi Rp22,08 miliar, hingga puncaknya pada 2018 yang mencapai Rp27,30 miliar dari total 853.016 kunjungan.

Arus kas ini sempat turun pada 2019 ke angka Rp22,86 miliar, dan anjlok akibat pandemi COVID-19 (Rp6,41 miliar pada 2020 dan Rp4,85 miliar pada 2021). Meski demikian, mesin pencetak uang ini kembali pulih pasca-pandemi. PNBP meroket berturut-turut mulai dari 2022 (Rp11,65 miliar), 2023 (Rp14,70 miliar), hingga melesat pada 2024 dengan menyentuh angka Rp22,54 miliar.

Ironisnya, keluhan Sunaryono justru dilegalkan negara lewat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Secara hukum, masyarakat Tengger tidak akan memperoleh pembagian karena undang-undang mengamanatkan bahwa seluruh penerimaan dari objek PNBP wajib disetorkan ke kas negara untuk dikelola dalam sistem APBN.

Karena terhalang regulasi dan tidak menerima sepeser pun kompensasi, ia terpaksa menggunakan kas desa untuk mengatasi dampak pariwisata. Misalnya, mengerahkan anggota Perlindungan Masyarakat atau Linmas untuk menjaga keamanan desa serta beberapa jalur rawan kecelakaan.

Pada 2025, Sunaryono mengungkapkan kas desa yang dialokasikan untuk kebutuhan Linmas hanya sebesar Rp7 juta. Nominal tersebut hanya cukup untuk membeli seragam. Kondisi ini diperparah pada 2026, desa hanya mampu mengalokasikan Rp1,5 juta karena ada pemangkasan anggaran dari pemerintah.

“Gampangnya itu begini, pemerintah bisa menerima uangnya, otomatis permasalahannya juga harus bisa ditangani. Jangan kita, masyarakat Tengger, yang ada di desa malah kebagian masalah dan sampahnya saja. Saya ngomong begini bukan mengada-ada, saya objektif, realita di lapangan seperti itu,” tegasnya.

Ketimpangan semakin terasa ketika pemerintah menggembar-gemborkan narasi ‘pemberdayaan warga lokal’ di balik setiap proyek baru. Sunaryono menilai janji itu hanyalah omong kosong. Ia mencontohkan kehadiran Jembatan Kaca Bromo secara tidak langsung justru meminggirkan masyarakat Tengger di Ngadisari.

Ia menyoroti nasib warganya pasca-pembangunan rampung. Beberapa warga yang sebelumnya bisa berjualan kecil-kecilan di lokasi tersebut, kini seakan tersingkir oleh sistem karena biaya sewa yang terlampau tinggi. “Kalau kelas warga kita, ya jelas gak mampu. Warga saya kalau jual kopi itu hanya Rp5 ribu saja,” katanya.

Marginalisasi serupa juga pernah dirasakan warganya saat ada acara di Seruni Point pada Mei lalu. Sejumlah warganya memang diizinkan berjualan di lokasi acara, namun dagangan mereka banyak tak laku. Warga yang hanya berjualan kopi dan mie instan berhadapan dengan restoran dan hotel. “Ya kalah bersaing,” ungkapnya.

Sunaryono menegaskan bahwa pihak desa sejatinya tidak mempermasalahkan absennya bagi hasil dari pundi-pundi tiket atau objek wisata. Ia hanya berharap pemerintah atau pengelola TNBTS turut memikirkan masalah sampah dan keamanan, karena dampak pariwisata selalu berakhir membebani desa.

Ia menilai selama ini Bromo Tengger Semeru hanya jadi objek untuk menggenjot pendapatan negara. Menurutnya, pemerintah maupun Balai Besar TNBTS belum sepenuhnya peduli pada masyarakat Tengger. “Mereka hanya fokus ke komersial. Bromo diforsir sedemikian rupa. Sama seperti sapi perah,” tegasnya.

Realitas inilah yang membuatnya menyimpulkan satu hal: deretan pembangunan untuk memoles Bromo Tengger Semeru sebenarnya tidak dibutuhkan masyarakat Tengger. Sebab, kue keuntungan hanya masuk ke kas negara dan para pemodal, sementara masyarakat dipaksa puas dengan menelan sisa remahannya.

“Saya bukan memprotes atau memviralkan jeleknya. Saya hanya ingin suara masyarakat itu didengar,” tegasnya. “Coba kita diajak musyawarah, kan enak. Yang saya ingin tekankan itu adalah musyawarah. Selama ini, bisa saya katakan hanya formalitas. Karena, setiap ada pembangunan, sifatnya top down.”

Kolonialisme Berkedok Pariwisata

Beragam proyek pembangunan untuk memoles Bromo Tengger Semeru ini sudah menjadi sorotan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur sejak awal perencanaan. Bagi organisasi lingkungan ini, arah pembangunan yang dilakukan pemerintah tak ubahnya seperti praktik kolonialisme di masa lalu.

“Secara pola, tidak banyak berubah. Hanya aktornya saja yang berubah,” kata Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra, saat ditemui di Kota Batu pada Minggu, 12 Juli 2026. Menurutnya, lewat proyek tersebut masyarakat dipaksa menerima solusi praktis dari pemerintah dengan dalih pertumbuhan ekonomi.

Indra berpendapat bahwa proyek tersebut hanya menjadi karpet merah bagi para oligarki pariwisata. Buktinya, pengelola objek wisata hingga pemilik fasilitas penunjang seperti hotel dan villa sebagian besar bukan masyarakat Tengger. “Ekonomi yang berputar tidak dirasakan langsung masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pembangunan yang sering kali dibungkus dengan narasi pemberdayaan, padahal model yang diusung tidak berbasis pada kebutuhan masyarakat Tengger. Akibatnya, beberapa kebijakan yang diambil seringkali menabrak hukum masyarakat adat yang seharusnya dilindungi oleh pemerintah.

Indra menyatakan bahwa berdirinya jembatan kaca di atas tiga mata air sakral masyarakat Tengger mengonfirmasi bahwa pemerintah mengabaikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)—atau dalam instrumen hukum Indonesia dikenal sebagai Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa).

Prinsip tersebut merupakan standar hak asasi internasional yang diakui dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pun telah mengadopsinya sejak 2007, untuk melindungi hak dan kedaulatan masyarakat adat atas ruang hidupnya.

Menurut Indra, partisipasi bermakna harus muncul dari seluruh komunitas masyarakat adat sejak awal perencanaan pembangunan, bukan sekadar formalitas yang diwakilkan. Sebab, merekalah yang memahami budaya dan leluhurnya, serta paling terdampak ketika pembangunannya mengubah ruang hidup.

Pengabaian terhadap nilai-nilai adat tersebut, lanjut Indra, menjadi bukti kegagalan pemerintah menghormati hukum adat masyarakat Tengger yang telah ada sebelum Indonesia berdiri. “Pemerintah gagal memahami bahwa kesejahteraan masyarakat adat tidak bisa diseragamkan dengan standar perkotaan,” tegasnya.

WALHI Jawa Timur juga mengkritik pendekatan pembangunan pemerintah yang didominasi oleh infrastruktur beton. Jika melihat status kawasan Bromo Tengger Semeru yang merupakan Taman Nasional, Indra menegaskan bahwa intervensi yang dilakukan seharusnya berbasis konservasi atau pelestarian.

Ia lantas menawarkan konsep “Wisata Desa” sebagai ruang pariwisata yang mampu menjaga adat dan budaya lokal. Konsep ini tidak memerlukan pembangunan infrastruktur baru. Nilai utama yang ditawarkan adalah hidup dan melebur langsung dengan masyarakat desa.

“Kalau kita bicara makna sejati, yang dibutuhkan masyarakat Tengger saat ini sebenarnya adalah Wisata Desa. Dengan konsep ini, wisatawan yang datang adalah mereka yang ingin menikmati nuansa masyarakat adat Tengger yang otentik, serta menghargai sosial dan budayanya,” kata Indra.

Sayangnya, ia menilai pemerintah tidak pernah serius. Pemerintah hanya menilai sesuatu yang indah dari wujud bangunan, tetapi tidak pernah menghitung kerugian hilangnya ruang hidup, keanekaragaman hayati, ekosistem satwa, serta pergeseran nilai budaya. “Kerugian immateriil tidak pernah diakumulasi,” ungkapnya.

Terkait pembagian zonasi di Taman Nasional, Indra berpandangan bahwa regulasi tersebut kerap menjadi ruang untuk mengeksploitasi wilayah. Menurutnya, istilah taman nasional, hutan produksi, atau hutan lindung adalah konsep era kolonial yang diadopsi pemerintah untuk membatasi dan mengeksploitasi wilayah tertentu.

WALHI Jawa Timur juga mempertanyakan urgensi pemerintah era Presiden Prabowo yang membuat kebijakan baru bernama Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Indra menduga ini tak jauh berbeda dengan proyek KSPN. “Sudahlah cukup dengan imajinasinya. Pembangunan sudah over,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Indra menilai pemerintah gagal menjaga masyarakat Tengger karena justru menjadi aktor yang merusak atas nama pariwisata. Mereka dipaksa menerima pembangunan yang melanggar nilai-nilai ke-Tenggeran. “Kami menilai ini bentuk kejahatan negara dengan dalih pembangunan,” ujarnya.

Atas dasar itulah, Indra mengamini kekhawatiran Sunaryono mengenai dampak pariwisata massal yang tidak terkontrol. Permasalahan seperti yang terjadi di Bali, dengan salah satu contohnya adalah kasus “Kampung Rusia”, menurutnya bisa saja juga terjadi di kawasan Tengger beberapa tahun mendatang.

“Masyarakat Tengger akan terpinggirkan di tanahnya sendiri dan nilai-nilai luhur budayanya lambat laun akan hilang. Apa yang terjadi di Bali saat ini sangat layak menjadi pembelajaran bersama. Bagaimana masuknya investasi pariwisata tanpa kontrol merusak kultur serta budaya di Bali,” ungkapnya.

WALHI Jawa Timur pun mendesak pemerintah menyudahi pembangunan yang ujungnya merusak ruang hidup masyarakat Tengger serta keanekaragaman hayati. Indra menilai pembangunan di kawasan Bromo Tengger Semeru sudah berlebihan dan eksploitatif. “Hentikan. Evaluasi. Pulihkan ruang hidup yang hilang,” ujarnya.

Indra menegaskan, jika pembangunan ini terus dipaksakan, bencana alam hingga bencana sosial dan budaya pasti akan terjadi. Dan tidak menutup kemungkinan, kata dia, nilai-nilai Tengger akan terdegradasi karena masifnya pariwisata. “Tinggal tunggu waktu saja.Tengger akan kehilangan identitasnya,” tegas Indra.

***

Karya jurnalistik ini ditulis oleh Aris Badar dan Abdul Haq atas dukungan Indonesian Data Journalism Network (IDJN) lewat program beasiswa liputan bertajuk “Data Journalism Hackathon 2026”.