Pakaian Khas Kota Malang: Fenomena Malioboro-isasi dan Matinya Kedaulatan Kreatif

Kota Malang kembali riuh. Bukan karena prestasi penetapan kota kreatif di bidang Media Arts yang baru saja diakui dunia melalui jejaring UNESCO, melainkan karena lahirnya sebuah identitas visual yang memicu polemik: Pakaian Khas Kota Malang. Di momen spesial perayaan 112 tahun usia kota ini, publik justru disuguhi pemandangan yang membingungkan.

Bukannya menuai pujian, baju yang diklaim sebagai identitas resmi ini malah jadi bulan-bulanan ledekan di media sosial. Komentar nyinyir warga pun beragam; ada yang menyebutnya mirip jaket Michael Jackson, hingga tudingan pedas mirip seragam KNIL (Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger) atau “Londo Ireng”.

Dari kejauhan, sulit membedakan pejabat kita dengan perangkat keraton di Malioboro. Fenomena “Malioboro-isasi” yang dulu dimulai dari urusan tiang lampu di Kayutangan, kini resmi merambah ke busana para pemimpinnya.

Narasi Sejarah yang Dipaksakan

Pemerintah daerah melalui para ahlinya berdalih bahwa busana ini adalah hasil riset sejarah yang mendalam tentang pengaruh kolonial Belanda dan rancangan Thomas Karsten. Namun, di sinilah letak kegagalan narasinya. Jika fondasinya adalah Karsten, seharusnya semangat yang muncul adalah modernisme tropis yang ringkas, bukan gaya feodal militeristik yang kaku.

Menggunakan argumen sejarah untuk melegitimasi desain yang secara visual identik dengan beskap milik Jogja adalah bentuk pengaburan identitas. Kita tidak sedang melestarikan budaya; kita sedang melakukan copy-paste tanpa imajinasi. Wajar jika publik meledek, karena yang mereka lihat bukan wajah Kota Malang, melainkan replika yang dipaksakan.

Ironi Anggaran: Prioritas yang “Gagal Fokus”

Satu tahun sudah masa pemerintahan periode ini berjalan. Di tengah gema jargon “efisiensi anggaran”, kebijakan pengadaan baju khas ini justru melukai logika publik. Di berbagai sudut kota, warga sedang berjuang menghadapi kemacetan yang makin menggila, genangan banjir yang tak kunjung surut, jalanan berlubang yang mengancam nyawa, hingga karut-marut masalah parkir dan pasar yang belum tuntas.

Di tengah masalah-masalah mendasar yang butuh solusi nyata, pemerintah justru sibuk “berdandan”. Apakah identitas kota harus dibayar mahal dengan kain seragam seremoni sementara pasar-pasar kita masih butuh perhatian? Kebijakan ini menunjukkan ketidakpekaan pimpinan daerah terhadap kondisi riil di lapangan. Rakyat butuh solusi macet dan banjir, bukan pameran baju yang mirip seragam masa penjajahan.

Legislatif yang Pasif, Lemah Fungsi Kontrol

Kritik tajam juga patut dialamatkan kepada para anggota dewan yang terhormat. Di usia Kota Malang yang ke-112 tahun, wakil rakyat seolah hanya menjadi penonton pasif. Semestinya, dewan menjadi pihak pertama yang mempertanyakan: mengapa uang rakyat dihamburkan untuk sesuatu yang memicu polemik dan ejekan publik?

Anggota dewan seharusnya berani bersuara bahwa identitas kota tidak bisa ditetapkan sepihak hanya melalui selembar SK Wali Kota tanpa mendengarkan keresahan masyarakat bawah. Jangan sampai fungsi pengawasan tumpul hanya karena ingin terlihat selaras dengan kemauan pimpinan, sementara rakyat di luar sana sedang jengkel karena jalanan rusak dan pasar yang terbengkalai.

Kontradiksi sebagai Kota Kreatif Dunia

Sangat ironis melihat kenyataan ini di tengah status Kota Malang sebagai UNESCO Creative City of Media Arts. Predikat internasional ini menuntut inovasi, bukan sekadar restorasi visual yang basi. Di mana sentuhan para desainer muda kita? Menjadikan baju “fotokopi” ini sebagai kebanggaan adalah sebuah kemunduran.

Harapan besar yang tertuang dalam SK Nomor 100.3.3.3/81/35.73.112/2026 itu hanyalah rangkaian kata-kata indah yang kosong jika pemimpinnya tidak peka terhadap harga diri kreatif warganya. Kita seolah sedang mengedukasi generasi muda Kota Malang untuk bangga pada sesuatu yang sebenarnya kehilangan jati diri visualnya.

Matinya Kedaulatan Kreatif

Masalah ini bukanlah kesalahan para ahli sejarah, bukan pula dosa para penjahit. Ini adalah dosa komunikasi, ketumpulan nalar anggaran, dan kegagalan kepemimpinan. Pimpinan kita gagal menjadi penggerak yang mampu menyatukan kekayaan sejarah dengan keberanian masa depan.

Pimpinan daerah yang sering mendengungkan jargon “Mbois Berkelas” ternyata justru menunjukkan mentalitas pengikut. Mereka lebih merasa aman “numpang keren” pada estetika kota tetangga daripada bertaruh pada orisinalitas jiwa Arekan yang mandiri dan berdaulat.

Satu tahun pemerintahan ini memberikan pelajaran pahit: Kota Malang tidak butuh seragam baru, Kota Malang butuh pemimpin yang lebih sibuk memikirkan banjir dan macet daripada sibuk memilih model baju untuk difoto.