Generasi Z: Kamus Hukum untuk Ekonomi Kreatif, Bukan Sekadar Obyek

Membangun ekosistem mandiri hanyalah sekadar napas buatan; cara kita menunda kekalahan hari ini. Namun, jika ingin benar-benar menaklukkan masa depan, kita butuh langkah yang jauh lebih ekstrem: Menyeret Generasi Z ke jantung perumusan hukum.

Ini bukan lagi pilihan, ini adalah keharusan.

Kekonyolan terbesar yang sedang terjadi adalah para pembuat kebijakan—yang mayoritas adalah “turis” di dunia digital—mencoba membuat aturan untuk para “warga asli” yaitu Generasi Z atau Gen Z dan para milenial. Mereka adalah generasi yang tidak perlu belajar tentang aset digital; mereka lahir dan besar di dalamnya.

Bagaimana mungkin seseorang yang baru belajar cara share lokasi di WhatsApp bisa merumuskan undang-undang tentang valuasi NFT, royalti streaming musisi indie, atau skema pajak bagi virtual streamer? Ini omong kosong.

Melibatkan Gen Z dalam penyusunan hukum ekonomi kreatif bukan untuk gagah-gagahan atau sekadar memenuhi kuota “anak muda”. Alasan fundamentalnya adalah:

1. Mereka adalah Penutur Asli (Native Speaker). Gen Z tidak perlu diberi seminar tentang apa itu creator economy, metaverse, atau decentralized finance. Itu adalah “bahasa ibu” mereka. Mereka bisa menjelaskan nuansa, celah, dan potensi dari sebuah platform atau teknologi baru dengan cara yang tidak akan pernah bisa dipahami oleh regulator konvensional. Mereka adalah kamus hidupnya.

2. Logika Mereka Terdesentralisasi. Mereka tumbuh besar dengan logika kolaborasi open-source, membangun komunitas global lewat Discord, dan memahami nilai yang diciptakan dari interaksi, bukan hanya produksi. Pola pikir ini krusial untuk merancang aturan yang tidak kaku dan tidak mematikan inovasi yang sifatnya kolaboratif.

3. Mereka Paham Kecepatan. Regulasi dibuat dalam hitungan tahun, sementara tren digital lahir dan mati dalam hitungan bulan. Tanpa melibatkan mereka yang hidup dalam ritme ini, setiap hukum yang dihasilkan akan usang bahkan sebelum disahkan. Gen Z bisa menjadi sistem peringatan dini bagi regulator.

Jadi, apa langkah konkretnya?

Bentuk satuan tugas, dewan penasihat, atau apapun namanya, yang isinya bukan hanya birokrat dan akademisi tua. Wajibkan ada perwakilan content creator, e-sport athlete, digital artist, dan programmer muda di dalamnya. Jadikan mereka “penerjemah” bagi para anggota dewan yang terhormat.

Jika tidak, kita hanya akan terus menyaksikan komedi yang tragis: negara sibuk membangun aturan untuk gerobak, sementara anak-anak mudanya sudah siap mengemudikan mobil terbang. Dan talenta-talenta terbaik kita akan kabur ke negara yang pemerintahnya tidak gagap teknologi.

Pesta peradaban ekonomi kreatif itu pasti datang. Pertanyaannya, kita mau jadi tuan rumah yang siap, atau hanya jadi penonton dari teras rumah kita yang peraturannya sudah lapuk dimakan zaman?

—
[blockquote align=”none” author=”Dadik Wahyu Chang”]”Membuat hukum ekonomi kreatif tanpa melibatkan pelaku intinya adalah seperti mencoba membangun jalan tol dengan mengacu pada aturan jalan setapak. Hasilnya bukan kemajuan, tapi kekacauan.”[/blockquote]