Bukan Krisis Desain, Tapi Krisis Mendengar Rakyat: Surat Terbuka Taufiq Saguanto kepada Pemkot Malang

Kepada Yth.
Pimpinan Daerah Kota Malang

Perkenalkan, nama saya Taufiq Saguanto, praktisi desain fesyen dan pelaku ekonomi kreatif asal Kota Malang. Saya pemilik Tailor Saguanto, sebuah usaha di bidang desain dan produksi busana yang selama ini mengerjakan berbagai kebutuhan busana formal, seragam instansi, busana komunitas, hingga rancangan busana berbasis identitas lokal di Kota Malang.

Sebagai orang yang lahir, besar, dan berkarya di Kota Malang, saya menulis surat terbuka ini bukan sebagai pengamat luar, tetapi sebagai bagian dari ekosistem industri kreatif Kota Malang yang setiap hari bekerja dengan desain, identitas visual, dan produksi busana.

Beberapa waktu terakhir, polemik mengenai penetapan Pakaian Khas Kota Malang menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat. Polemik ini sebaiknya tidak hanya dilihat sebagai perdebatan selera desain semata, tetapi perlu dilihat lebih dalam sebagai persoalan komunikasi publik dan tata kelola kebijakan budaya.

Jika kita melihat dari perspektif teori komunikasi kebijakan publik, yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih menggunakan pendekatan top-down communication model, yaitu model komunikasi di mana kebijakan dirumuskan oleh pemerintah atau sekelompok ahli, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat untuk diterima. Model seperti ini mungkin efektif untuk kebijakan administratif, tetapi sering kali tidak efektif untuk kebijakan yang berkaitan dengan budaya, identitas, dan simbol kota, karena identitas tidak bisa diperintahkan, tetapi harus dirasakan dan dimiliki bersama.

Budaya dan identitas kota pada dasarnya bukanlah produk desain, melainkan hasil kesepakatan sosial (social construction). Identitas kota bukan ditentukan oleh satu desain, satu lomba, atau satu institusi, tetapi lahir dari proses panjang negosiasi sosial antara sejarah, budaya, komunitas, pelaku kreatif, dan masyarakat luas. Identitas kota adalah kesepakatan warga, bukan keputusan satu lembaga.

Dalam teori perencanaan kota dan pembangunan partisipatif, dikenal konsep sense of belonging dan collective ownership. Artinya, sebuah simbol kota akan menjadi identitas yang kuat apabila masyarakat merasa memiliki, ikut terlibat dalam prosesnya, dan merasa menjadi bagian dari keputusan tersebut. Tanpa rasa memiliki, simbol hanya menjadi benda. Tetapi dengan rasa memiliki, simbol bisa menjadi budaya.

Karena itu, polemik yang terjadi hari ini sesungguhnya bukan krisis desain, melainkan krisis mendengar rakyat. Yang terjadi bukan semata-mata penolakan terhadap bentuk pakaian, tetapi penolakan terhadap proses yang dirasa tidak melibatkan rasa memiliki masyarakat. Ini adalah persoalan kegagalan komunikasi publik, bukan semata-mata kegagalan desain.

Sebagai kota yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Creative City of Media Arts, Kota Malang seharusnya tidak hanya kreatif dalam karya, tetapi juga kreatif dalam cara mengambil keputusan, khususnya yang berkaitan dengan identitas budaya. Kota kreatif seharusnya dibangun dengan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan co-creation, bukan hanya pendekatan administratif.

Momentum ini seharusnya menjadi kesempatan bagi Pemkot Malang untuk memperbaiki pendekatan, dengan membuka ruang dialog dan partisipasi publik yang lebih luas, agar identitas kota benar-benar lahir dari masyarakatnya sendiri. Karena identitas yang kuat bukan identitas yang ditetapkan, tetapi identitas yang disepakati dan dimiliki bersama.

Pada akhirnya, warga tidak akan bangga karena ditetapkan, tetapi warga akan bangga karena dilibatkan. Identitas kota tidak bisa diputuskan, tetapi harus disepakati. Identitas kota bukan milik pemerintah, tetapi milik seluruh warga kota.

Demikian surat terbuka ini saya sampaikan sebagai bentuk kecintaan terhadap Kota Malang, agar ke depan Kota Malang tidak hanya dikenal sebagai kota kreatif, tetapi juga sebagai kota yang mampu mendengar, melibatkan, dan membangun identitasnya bersama warganya.